Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pemerintah memutuskan pembangunan kilang gas alam cair (liquefied naturan gas/LNG) di darat. Pertimbangannya, proyek tersebut dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia timur, terutama Maluku.
“Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, kemarin.
Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jokowi berkali-kali menegaskan pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia timur.
“Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan ‘multiplier effect’-nya yang jauh lebih besar daripada jika kilang dibangun di laut,” katanya.
“Dengan pembangunan kilang di darat, akan lahir industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa mengembangkan Kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 kilometer dari Blok Masela.”
Pembangunan kilang laut merupakan rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Itu kemudian mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Namun, Kementerian Koordinator Kemaritiman gencar mengungkapkan sejumlah dampak negatif pembangunan kilang laut. Berikut diantaranya:
– Pembangunan kilang apung gas alam cair dinilai bakal kian menggerus pendapatan bagian negara di Blok Masela, Maluku. Sebab, investasinya lebih mahal ketimbang pembangunan pipa laut sepanjang 90 kilometer menghubungkan Lapangan Gas Abadi dan Pulau Selaru.
Haposan Napitupulu, Tenaga Ahli Bidang Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengatakan, biaya pembangunan Kilang LNG di Laut sekitar USD 23 miliar-USD 26 miliar. Taksiran ini mengacu pada biaya proyek serupa di Prelude-Australia.
Sedangkan, biaya pembangunan kilang LNG di darat diperkirakan mencapai USD 16 milyar. Ini termasuk ongkos pembangunan pipa laut USD 1,2 milyar dan Floating Production Storage Offloading (FPSO) sekitar USD 2 miliar.
Ini mengacu pada biaya pembangunan 17 Kilang LNG darat. Sebanyak 16 diantaranya telah terbangun dan satu kilang masih dalam tahap perencanaan, Tangguh Train 3.
“Sehingga, secara keekonomian skenario LNG Laut lebih mahal, yang akan berakibat tingginya cost recovery atau semakin berkurangnya pendapatan bagian negara,” katanya.
Saat ini, kata Haposan, bagi hasil Blok Masela setelah dikurangi cost recovery sebesar 60:40. Dimana 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen kontraktor.
“Tujuan investor membangun kilang LNG Laut bukan karena faktor pendapatannya tergerus, melainkan untuk mendapatkan cost recovery setinggi mungkin,” katanya.
2.Mengundang spekulan tanah
Haposan mensinyalir spekulan tanah dari Surabaya bekerja sama dengan oknum mantan pekerja SKK Migas telah bermain. Dengan menguasai tanah-tanah milik masyarakat di sekitar Saumlaki-Pulau Yamdena.
Asumsinya, pengembangan gas adalah LNG Laut dengan Logistic Shore Base akan dibangun disekitar Saumlaki-Pulau Yamdena.
“Kabarnya para spekulan tanah tersebut telah menawarkan kepada Kontraktor INPEX, bahwa tanah yang ditawarkannya tidak untuk dijual tapi hanya untuk disewakan,” ungkapnya.
Namun, kata Haposan, bila yang dipilih adalah skenario LNG Darat. Hngga saat ini status kepemilikan tanah di sekitar pulau Selaru yang jarang penduduk sebagian besar masih berstatus tanah adat.
Kata Haposan, skenario LNG Darat dikombinasikan dengan industri petrokimia, akan memberikan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja jauh lebih tinggi daripada skenario LNG Laut.
“Berdasarkan pengalaman di Australia, sebanyak 7 ribu lebih tenaga kerja akan sia-sia bila skenario yang dipilih adalah LNG Laut.”( Mdk / IM )
Related Posts
