Direktur Jenderal Keungan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menegaskan,Kemendagri tidak mengevaluasi dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam mengevaluasi ranperda APBD, Kemendagri fokus mengevaluasi fungsi administrasinya.
Donny (sapaan Reydonnyzar) pun mengatakan, dugaan anggaran siluman diselidiki oleh suatu badan audit investigasi. Bukan Kemendagri.
“Apakah anggaran sudah betul? Segi efektifitasnya, efisiensi, batas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kepantasan. Jadi kalau soal itu (anggaran siluman), ada audit investigasi yang bicara. Kita enggak bisa men-judge juga,” ujar Donny ketika dihubungi, Jumat (13/3/2015).
Donny mengatakan, Kemendagri mengevaluasi sisi perencanaan penganggaran RAPBD DKI. Penganggaran tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
Beberapa item dalam RAPBD DKI ada yang dilarang dan juga dialihkan. Satu hal yang mendapat evaluasi besar dari Kemendagri adalah anggaran untuk belanja pegawai.
Donny mengatakan, anggaran belanja pegawai dalam RAPBD DKI mencapai Rp 19,08 triliun sendiri. Akan tetapi, anggaran untuk penanggulangan banjir hanya Rp 5,3 triliun. Donny juga menggarisbawahi ada penurunan anggaran di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk pendidikan hanya 21,2 persen saja. Padahal, tahun lalu anggaran untuk pendidikan mencapai 25 persen.
“Makanya kita tanyakan wajar atau enggak ini? Berarti tidak wajar dan tidak rasional,” ujar Donny.
Makanya kita minta itu ditinjau kembali untuk dialihkan dan diperbesar kepada yang sifatnya pelayanan publik. Masa ngurusin pegawai terus? Untuk pelayanan publiknya mana?” tambah Donny.
Hal lain yang juga dievaluasi Kemendagri, selain belanja pegawai, adalah tunjangan transportasi pejabat. Donny menyebutkan, tunjangan transportasi pejabat mencapai Rp 400 miliar. Kemendagri menilai hal ini sebuah pemborosan.
Donny mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedang melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menggunakan sebagian besar anggaran untuk kepentingan rakyat.
“Sudah gaji besar gimana ceritanya tunjangan transportasi besar. Makanya mendagri sangat komit untuk gunakan anggaran supaya berpihak pada rakyat. Makanya kita alihkan yang sifatnya pemborosan,” ujar Donn
Related Posts
Investigasi dan Batalkan saja Anggaran Siluman itu, karena Pasti itu hanya Korupsi