Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak pernah dijalankan. Padahal, Jokowi mengaku lima tahun lalu dirinya telah meminta jajarannya untuk membangun lima kilang minyak, namun hingga kini tak ada yang terealisasi satupun.
“Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang (periode) pertama, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan, satu pun (tidak ada),” ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12).
Jokowi pun merasa heran selama 34 tahun, Indonesia tak pernah membangun kilang minyak. Padahal, apabila kilang minyak dibangun maka akan banyak komoditi turunan yang bisa dihasilkan. Salah satunya yaitu, petrokimia yang tak perlu impor lagi. Sebab, selama ini nilai impor petrokimia sebesar Rp323 triliun per tahun.
“Impor petrokimia ini gede sekali, Rp 323 triliun impor kita petrokimia. Tiap hari jengkel kaya apa, coba triliun ya bukan miliar,” ucap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Jokowi ingin proyek ini benar-benar terealisasikan. “Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung,” tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tak mau hanya dijanjikan soal pembangunan kilang minyak. Pasalnya, selama in, dirinya dijanjikan 2 sampai 3 tahun selesai, namun tak ada hasil.
“Ini ada yang memang menghendaki kita impor terus. Ini yang namanya transformasi ekonomi,” katanya.
Jokowi Sudah Tahu Mafia Ambil Untung dari Impor
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil impor minyak dan gas. Jokowi pun mengingatkan agar pihak tersebut untuk berhati-hati.
“Yang senang impor ini, bukan saya cari. Sudah ketemu siapa yang senang impor, sudah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan, bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kamu,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/10).
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki batu bara yang melimpah yang sebenarnya bisa disubstitusi untuk membuat gas, malah justru diimpor. Menurut dia, ada pihak yang sengaja menghalang-halangi pembuatan gas dari batubara.
“Jangan menghalangi orang ingin membikin batubara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas,” tegasnya.
Jokowi mengatakan bahwa pihak yang mendapat keuntungan dari impor migas ini sempat khawatir apabila Indonesia bisa memproduksi gas sendiri. Sebab, dirinya tak bisa lagi meraup keuntungan besar.
“Kalau ini bisa dibikin, ya sudah, enggak ada impor gas lagi. ‘Ya saya kerja apa Pak?’ Ya itu urusanmu, kamu sudah lama menikmati ini,” ucap Jokowi.
Begitu juga dengan impor minyak. Padahal, kata Jokowi, sumber minyak Indonesia masih banyak namun produksinya tak digenjot.
“Impor minyak sama. Lifting produksi minyak kita, sumber-sumber kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena masih ada yang senang impor minyak. Ndak, saya pelajari detil ini, ndak, ini ndak, ndak benar kita ini,” jelasnya.
Tugaskan Ahok Lawan Mafia dan Bangun Kilang Minyak
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mengawal pembangunan kilang minyak. Jokowi telah menyampaikan hal tersebut saat bertemu Ahok dan Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
“Juga pembangunan kilang minyak, harus! Sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya,” ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).
Selain itu, dia memerintahkan keduanya untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.
“Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya mereka menyanggupi,” jelasnya.
Jokowi juga meminta Ahok dan Nicke mengawal program Biodiesel 30 (B30) sebagai bahan bakar campuran BBM solar. Menurut Jokowi, B30 akan dilaksanakan mulai Januari 2020. “Dilaksanakan Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak,” ucap Jokowi. ( Mdk / IM )
[idr]
Related Posts
