Kejanggalan di Dinas Kebersihan Jakarta Soal Pengadaan Truk Sampah‏

DPRD DKI Jakarta mencium ada kejanggalan di Dinas Kebersihan yang mengarah ke tidak korupsi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu meninta pengadaan 200 unit truk sampah, tetapi sebagian besar sampah di ibu kota dikelola oleh pihak ketiga (swasta).

“Kalau DKI beli truk sampah, nanti swastanisasi bagaimana? Anda harus pilih, jangan mau kedua-duanya ada. Kalau kedua-duanya ada bisa jadi duplik korupsi,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI M Sanusi di Balai Kota Jakarta, Gambir, Selasa (4/2). Selain ada keganjilan tersebut, Sanusi menilai Dinas Kebersihan belum sanggup mengelola sampah secara mandiri (swakelola).

Dinas tidak mau memutus pengelolaan sampah yang dilakukan oleh swasta dan dibiayai APBD. DPRD meminta Dinas Kebersihan berani menyetop swastanisasi sampah yang dilakukan pihak ketiga. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin dan jajarannya diminta membenahi manajemen sampah dengan baik agar bisa menghemat anggaran.

“Dinas kebersihan juga harus punya kemampuan mengelola managerial skill sampah dengan baik. Kalau sampah dikelola dengan baik bisa menghemat banyak, tapi kalau sebaliknya justru akan lebih mahal,” lanjut Sanusi kepada wartawan. Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, Bappeda DKI tidak mau mengajukan pengadaan truk sampah karena Dinas Kebersihan tidak mau lepas dari swasta. Sehingga mata anggaran tersebut tidak diusulkan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pengelolaan sampah oleh swasta menggunakan anggaran tahun jamak (multi years). Sanusi menegaskan secara prinsip tidak menolak pengadaan asalkan ada ketegasan untuk mengelola secara mandiri dengan managemen yang lebih baik. “Maksudnya Pak Wagub truknya beli sekarang. Nanti kontrak dengan swasta diakhiri, sambil persiapan management sampah secara swakelola. Tapi dinas kebersihan belum merasa konfiden untuk mengelola dengan baik,” ucapnya. (*/Zak)