Pemerintah memutuskan menambah anggaran Rp1 triliun untuk Kementerian Kesehatan dalam menghadapi Virus Corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran kembali ditambah jika dibutuhkan membangun rumah sakit baru.
Pemerintah daerah juga diizinkan menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) demi mengantisipasi penyebaran Corona. Anggaran bisa dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana pengamanan diri.
Besarnya gelontoran dana tersebut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Firli Bahuri tak ingin ada pihak-pihak, baik di pusat maupun daerah memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri sendiri.
“KPK secara khusus menaruh perhatian pada penggunaan anggaran penanggulangan bencana wabah COVID-19,” tegas Firli.
Berikut wawancara merdeka.com, dengan Firli, Selasa (17/3) malam.
Bagaimana tugas KPK berantas korupsi di tengah penyebaran virus Corona?
Dalam situasi saat ini, perlu saya tegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan kegiatan pemberantasan korupsi dan akan terus berlangsung, meskipun saat ini kita menghadapi COVID-19 tengah mewabah.
Apakah diberlakukan sistem kerja dari rumah di KPK?
KPK memang melakukan penyesuaian pengaturan kerja termasuk menerapkan kebijakan working from home (WFH) untuk sebagian pegawai yang memang pekerjaannya bisa dikerjakan dari rumah.
Kendati demikian, pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara tetap dilakukan berdasarkan prioritas.
Bapak tetap ngantor atau kerja dari rumah?
Semua pimpinan tetap berkantor seperti biasa. Saya biasa ke kantor jam 08.00. Kami juga lakukan pencegahan untuk memutus rantai corona.
Kami buat surat edaran kepada seluruh pegawai. Setiap pegawai dicek suhu badannya, kami juga siapkan hand sanitizer. Besok juga kami semprotkan desinfektan di setiap ruangan.
Berkaitan dengan Corona, Pemerintah gelontorkan dana besar Rp1 triliun. Bagaimana pendapat Anda?
Sebagaimana tugas pokok KPK, maka kami melakukan monitoring atas pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan agar semua program pemerintah pusat dan daerah dalam menggunakan anggaran tepat sasaran, tepat guna, efektif dan bebas dari penyelewengan.
Masalah wabah virus corona adalah bencana non alam dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan termasuk mengalokasikan anggaran.
Kita memberi dukungan seluruh langkah yang diambil karena penyelamatan kehidupan itu menjadi prioritas. Hal tersebut merupakan amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Kita memberi apresiasi atas langkah cepat tersebut.
Adakah ultimatum dari KPK terkait penggunaan anggaran?
Jangan sampai anggaran bencana dikorupsi oknum yang tidak punya empati! Kami berharap itu tidak terjadi. Masa sih kondisi rakyat lagi susah terus ada oknum yang korupsi.
Kita memberi apresiasi atas kerja keras para dokter, tenaga medis yang begitu menunjukkan kepedulian. Masa sih masih ada yang mau melakukan korupsi di tengah-tengah bangsa kita sedang berjibaku melawan virus corona.
Bagaimana mengawasi agar anggaran tak dikorupsi?
Kita tingkatkan rasa kepedulian kepada nasib masa depan bangsa. Kami juga sangat prihatin dengan situasi saat ini. Untuk itu kami mengajak; mari kita segenap anak bangsa memberikan perhatian lebih untuk mengatasi masalah yang sama-sama kita hadapi supaya bisa cepat usai. ( Mdk / IM )
Related Posts
Korupsi biasa dengan mark up harga. Kalo beli diatas harga pasaran kemungkinan besar korupsi.
Korupsi sih sudah biasa di Indonesia itu, meski ada KPK juga tetap saja Korupsi semakin merajalela
Anggarannya bisa bengkak kalau semua sakit kena virus. Pengobatan, tes virus dan penyemprotan harus diprioritaskan buat orang2 penting, seperti pejabat negara, komisaris perusahaan, artis dan konglomerat RI. Mereka mampu bayar untuk rapid tes dan pengobatan. Mereka juga rentan terkena virus sebab sering jalan keluar negri. Kalau orang biasa hilang tidak terlalu berpengaruh / berdampak buat negara. Hanya buang2 uang negara utk dites dan pengobatan.