Memanasnya situasi politik antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai akan menghambat pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Misalnya, jika pemerintah ingin mengajukan anggaran ke DPR, diyakininya tak akan berhasil. Sebab, kerja parlemen digangu dengan adanya dualisme kepemimpinan.
“Bukan hanya eksekutif saja yang mengalami kebuntua, pemerintahan (juga),” kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandi di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).
Menurut dia, seharusnya kubu KIH bisa berfikir dampak dari pembentukan DPR tandingan. Bukan mengutamakan keputusan sesaat yang imbasnya ke banyak pihak.
“Misalnya tetangga sebelah DPD, kemudian BPK, agenda-agenda prolegnas, pilkada, pimpinan KPK, dan lainnya. Itu harus disadari akan mengalami kebuntuan,” ujarnya.
Dengan begitum ia berharap sedianya pertikaian ini harus segera dihentikan. Tujuannya agar program pemerintah lima tahun kedepan terlaksana dengan lancar dan sukses.
“Makanya jangan berkepanjangan konfliknya untuk menghindari kebuntuan-kebuntuan politik,” jelas dia.
Seperti diketahui, perpecahan dalam parlemen semakin runcing seiring munculnya DPR tandingan yang digagas anggota Fraksi Koalisi Indonesia Hebat. KIH mendesak Presiden Jokowi mengabaikan pimpinan yang sah yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Namun, sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen. Belakangan Politikus PDI-P Effedi Simbolon meminta Anggota DPR dari KIH tidak mengambil gaji sebai bentuk perjuangan mosi tak percaya pada pimpinan DPR.
biar kedua pihak di DPR pada Berkelahi Bertengkar deh, seperti anak bawang anak kecil saja berebutan Permen, di biarkan saja lah Pertengkaran Mereka DPR itu karena yang dipertengkarkan kan Kekuasaan untuk KORUPSI dan Isi Kantong Sendiri dengan Uang Duit Rakyat lagi, gak jauh deh dari Perbuatan Korupsi yang sudah Mendarah Daging dalam DPR !! sarang dan biangnya Korupsi, Bandit Prema
Persoalannya,para pimpinan partai dan beberapa orang yang menjadi pimpinan DPR seperti yang disinyaler oleh KPK mereka semua terlibat kejahatan korupsi.Dan lagi ada beberapa pimpinan partai diwaktu yang lalu pernah terlibat dalam kejahatan HAM.Sehingga di era pemerintahan Jokowi sekarang ini mereka tersebut sangat ketakutan perbuatan pelanggarannya akan diusut.Dan untuk supaya demi lolos dari jerat Hukum,maka dengan sengaja negara bangsa dibikin kacau terus,supaya Hukum tidak bisa jalan alias tidak bisa diterapkan.
Makanya bubarkan saja itu DPR perwakilan dari partai. Percuma saja bikin ribut doank tanpa hasil kerja nyata buat bangsa. Mereka itu lebih mengutamakan kepnentingan partai dan koalisinya drpd utamakan bangsa dan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ubah perwakilan rakyat dari DPR dari partai menjadi DPR dari perwakilan daerah sehingga secara logika DPR dari daerah lebih bertanggung jawab pada kemajuan dan kesejahteraan daerah yg mereka wakili. Dan rakyat derah yg terwakili bisa merasakan langsung hasil kinerja wakilnya selama ini.
1).KESALAHAN PERTAMA ADALAH KEKALAHAN2 YG DIDERITA OLEH KIH,KRN TDK PROAKTIF DGN RENCANA2 KMP,KRN PDIP DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN,-“KARBITAN” YG SDG TERBUAI DGN KEMENANGAN HASIL PILPRES.(MAKANYA PIMPINAN HRS BENAR2 PUNYA JIWA PEMIMPIN BUKAN “TRAH” -DARAH .SUATU KEKALAHAN SULIT DIREBUT KEMBALI.lBH BAIK MEMIPERTAHANKAN DP MEREBUT KEMBALI.(SPT JUARA TINJU DUNIA SULIT UTK MEREBUT KEMBALI KEKALAHANNYA..
KEPEMIMPINAN BUKAN “WARISAN”,KEMENANGAN ADALAH MILIK BANGSA..
2) DPR= PERWALIAN KEDAULATAN RAKYAT SEPENUH2NYA,YG HRS BISA DIAMBIL KEMBALI SETIAP SAAT.APABILA KEPERWAKILAN ITU TDK BERPIHAK KPD KEPENTINGAN RAKYAT.BANYAK.
BAHKAN BISA DIBUBARKAN SELURUHNYA BILA TERANG2 MAU MENJEGAL ATAU MENGGAGALKAN KEPENTINGAN RAKYAT HANYA UTK KEPENTINGAN GOL.ATAU PRIBADI.
APALAGI SUPER MAYORITAS ANGGAUTA2NYA BANYAK YG TDK MENGETAHUI HUKUM DAN KETATANEGARAAN,MENAGN DGN UANG MAKANYA SERING MANGKIR ATAU TIDUR DLM SIDANG:HANYA “UANG” YG MENARIK BAGI MRK2 INI.