–Tiim Relawan Jokowi Bersatu berencana melaporkan presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2030) besok.
Pelaporan terkait aksi Najwa yang memawancarai kursi kosong dalam sebuah acara talk show di salah satu televisi swasta.
Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan, karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.
Rencananya Terawan akan diwawancari Najwa seputar penanganan Covid-19.
Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto saat dihubungi Warta Kota, Senin (5/10/2020) sore membenarkan pihaknya akan melaprkan Najwa ke Polda Metro Jaya terkait wawancara kursi kosong yang dilakukannnya.
“Pelaporan akan kami lakukan, karena secara tidak langsunt Najwa Shihab sudah mendiskreditkan Presiden Jokowi melalui pembantunya Menteri Kesehatan Terawan,” kata Silvia, Senin (5/10/2020).
Selain itu kata Silvia, Najwa Shihab membuat narasi parodi di acara itu.
“Dan acara itu ditonton 269 Juta rakyat Indonesia. Tentunya ini kurang baik bagi generasi dan masyarakat kita,” kata Silvia.
Sebagai Ketua Relawan Jokowi Bersatu, kata Silvia, sudah sewajarnya pihaknya menjaga Presiden Jokowi bagi pihak-pihak yang akan mendiskreditkannya.
“Karenanya pelaporan akan kami lakukan ke Polda Metro Jaya, Selasa besok,” ujarnya.
Untuk pasal pelaporan yang akan diterapkan, kata Silvia, pihaknya akan berkonsultasi dahulu dengan kepolisian saat pelaporan Selasa besok.
“Juga alat bukti apa yang kami bawa, besok saja semuanya kami jelaskan,” kata Silvia.
Advokat sekaligus pengamat kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan, menyesalkan aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Menurutnya, apa yang dilakukan Najwa justru mencederai citra positif yang sudah tersemat.
“Saya menyesalkan apa yang dilakukan oleh Najwa dalam wawancara dengan kursi kosong itu, cara itu justru menjatuhkan dan merusak citra positif acara Mata Najwa dan Najwa Shihab secara pribadi sebagai jurnalis,” ungkap Tigor Jumat (2/10/2020).
Menurut Tigor, menolak hadir dalam undangan program wawancara hal wajar bagi pejabat publik.
Terlebih jika calon narasumber merasa tidak aman dan tidak nyaman.
Sebagai seorang aktivis sosial, advokat, dan pengamat kebijakan publik, Tigor mengaku memiliki banyak pengalaman diundang sebagai narasumber oleh media massa elektronik.
“Sebagai narasumber, saya tidak selalu memenuhi undangan wawancara terhadap diri saya, seperti waktu tidak cocok atau saat berbenturan dengan acara lain,” ungkap Tigor.
Tigor juga mengungkapkan penolakan bisa dilakukan karena ada indikasi wawancara yang memiliki maksud tertentu.
“Ada juga penolakan saya lakukan karena saya curiga, mendapat informasi dan dugaan atau indikasi wawancara tersebut hanya menggunakan saya untuk menjatuhkan orang lain atau ingin memojokan saya sebagai pribadi atau seorang aktivis,” ungkapnya.
Menurut Tigor, indikasi atau informasi tambahan mudah didapat di berbagai media dan dapat digunakan calon narasumber saat membuat keputusan.
“Atau biasanya juga pihak produser atau tim kreatif acara yang mengundang saya itu akan bertanya dulu tentang sikap saya terhadap isu tertentu. Jika sikap saya pro atau kontra, dan sesuai kepentingan produser maka saya akan diundang untuk menjadi narasumber acara wawancara yang disiapkan,” katanya.
Tigor berpendapat, cara pendekatan mengenai kepentingan tertentu sudah lazim dan banyak menjadi patokan pemilik acara atau produser acara talkshow.
“Sehingga seorang narasumber yang ‘terjebak’ akan jadi sasaran dan permainan di acara wawancara tidak sehat juga tidak etis,” ungkapnya.
Tigor menyebut kondisi dan pengalaman ini banyak membuat pejabat publik, tokoh publik atau narasumber harus hati-hati menerima undangan sebagai narasumber sebuah acara wawancara.
“Jika si calon narasumber merasa tidak nyaman dan tidak aman atau curiga maka akan menolak bahkan melawan apabila terus dipaksa untuk hadir,” ungkap Tigor.
Tigor menambahkan, jika tujuan undangan tersebut benar baik dan tidak patut dicurigai, seharusnya produser atau pemilik acara terus meyakinkan narasumber agar mau hadir.
“Jangan cepat putus asa, emosi, dan memojokkan narasumber yang menolak, menggantikannya dengan kursi kosong serta mempermalukannya,” ungkap Tigor.
Tigor membagikan cerita jika dirinya sering menolak dan akan menolak undangan jika acara tersebut sudah disusun untuk kepentingan menghantam dirinya atau menggunakan dirinya untuk menghantam pihak lain.
“Ya jika kita atau saya merasa tidak nyaman dan tidak aman, sebagai manusia, sebagai calon narasumber maka akan menolak agar tidak membahayakan dirinya serta pekerjaannya,” ungkapnya.
Tigor juga menilai beredarnya informasi yang menyebut Menkes Terawan sudah mengirimkan Dirjen Kemenkes sebagai penggantinya.
Jika hal tersebut benar, Tigor menilai sudah ada itikad baik dari Terawan.
“Jika benar Najwa Shihab menolak Dirjen yang diutus dan menukar kehadiran menteri kesehatan Terawan dengan kursi kosong, memperkuat dugaan indikasi undangan acaranya tidak nyaman atau tidak aman,” ungkap Tigor.
Sebelumnya, jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab mengaku sudah berulang kali mengundang secara resmi Menkes Terawan untuk menjadi tamu dalam acara Mata Najwa yang ia pandu.
undangan tersebut sudah disampaikan Najwa jauh sebelum dibuatnya video Mata Najwa edisi “Menanti Terawan” di media sosial.
“Hampir tiap minggu selalu kirim undangan. Tiap episode soal pandemi,” kata Najwa Selasa (29/9/2020).
Najwa mengatakan, undangan yang ia sampaikan tidak selalu direspons oleh pihak Menkes.
Sekalinya dijawab, pihak Menkes mengaku tidak bisa hadir dengan alasan padatnya jadwal.
“Pernah menjawab bahwa tidak bisa karena jadwal, dan kemudian kami selalu menawarkan agar wawancara diatur menyesuaikan waktu dengan agenda Pak Terawan,” ujar dia.
Akan tetapi setelah pihak Mata Najwa menawarkan untuk wawancara menyesuaikan jadwal Menkes Terawan, kembali tidak ada jawaban lanjutan dari pihak Menkes.
“Tapi, tiap minggu kami selalu kirim undangan untuk mengingatkan,” ujar Najwa.( WK / IM )
Related Posts
