Senayan, 
Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) sudah melakukan finalisasi kajian terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR sesuai dengan target penyelesaian awal Mei. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengatakan, efisiensi itu berujung pada pengurangan jumlah anggaran sebelumnya yaitu Rp 1,138 triliun.
Budi mengatakan, kementerian memberikan saran agar Setjen DPR melakukan efisiensi desain dan biaya gedung baru dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada, termasuk ruangan para anggota di Gedung Nusantara I DPR RI yang akan ditinggalkan jika para anggota dewan pindah ke gedung baru.
“Kalau itu diterima, tentunya buntutnya akan ada pengurangan luas di gedung baru. Tentunya kalau perubahan signifikan, berpengaruh pada desain yang ada. Desain yang ada diserahkan kepada arsitek sesuai dengan kesepakatan Setjen DPR. Kalau ada pengurangan luas, otomatis ada pengurangan biaya,” ungkapnya kepada Kompas.com, Minggu (8/5).
Namun, Budi masih enggan mengungkapkan besaran efisiensi yang diperoleh dari hitung-hitungan kementerian selama sebulan ini. Menurutnya, Menteri PU Djoko Kirmanto akan segera menemui Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk menyampaikan hasil kajian kementerian, termasuk soal besaran efisiensi yang dimaksud. Apakah sampai 50 persen? “Saya rasa saya tak etis ya. Tapi signifikanlah,” tambahnya sambil tertawa.
Kementerian PU, lanjut Budi, melihat peluang efisiensi melalui kemungkinan pemanfaatan ruang-ruang di Gedung Nusantara I DPR RI. Menurutnya, ruangan-ruangan penunjang, seperti ruang parkir, ruang rapat, ruang fraksi, lobi, dan ruang sirkulasi untuk gedung baru, bisa ditempatkan di gedung lama. Ia menambahkan tidak ada masalah jika DPR mau mengubah desain gedung baru yang sebelumnya dirilis dalam bentuk ‘U’ terbalik. Namun, kesepakatan diserahkan kepada DPR dan Setjen DPR bersama dengan arsitek yang akan menanganinya nanti.
Seperti diketahui, setelah rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru pada awal April lalu, polemik tentang gedung wakil rakyat ini terus berlanjut. Sejumlah gugatan dilayangkan ke pengadilan. DPR akhirnya menyatakan akan melakukan evaluasi dan penghitungan ulang dengan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski ada efisiensi yang signifikan dari desain dan biaya rencana pembangunan gedung baru DPR RI berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum, namun luas ruangan anggota dewan di gedung baru tetap pada rencana semula, yaitu 111,1 meter persegi.
Menurut Budi, besaran luas tersebut sudah sesuai dengan standar perhitungan kementerian terhadap ruangan pejabat publik yang akan diisi oleh satu orang anggota dewan bersama lima staf ahli dan satu sekretaris pribadinya. Berbeda dengan ruangan anggota saat ini, yaitu dengan luas sekitar 40-50 meter persegi, yang hanya untuk dihuni satu orang anggota, dua staf ahli dan satu orang sekretaris pribadi.
Budi menjelaskan, rencananya gedung baru akan dibangun dengan luas 156 ribu meter persegi, yang terdiri atas 36 lantai. Sekitar 70 ribu meter persegi adalah total ruangan 560 anggota dewan. Sisanya merupakan luas untuk ruangan-ruangan penunjang, seperti ruang parkir, ruang rapat, fraksi, lobi, dan ruang sirkulasi. Kementerian melihat peluang efisiensi dengan melakukan pemanfaatan gedung lama di Gedung Nusantara I DPR RI.
Related Posts
