DPR Diminta Pertanggungjawabkan Anggaran Reses

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mendesak kepada DPR untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran reses sehingga benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Roy mengkhawatirkan masa reses hanya digunakan sebagai kegiatan seremonial dan menghabiskan anggaran negara.

Hal ini disampaikan Roy dalam diskusi bulanan Formappi yang bertemakan “Mengevaluasi Kinerja DPR Masa Sidang Perdana” di kantor Formappi, Jakarta pada Kamis (4/12).

Selain Roy, hadir juga sebagai pembicara politisa PAN Viva Yoga, peneliti Puskapol UI Yolanda dan  peneliti Formappi Lucius Karus.

“Belum banyak anggota DPR yang memiliki inisiatif dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana reses ini ke publik, baik itu mengenai pertanggungjawaban atas hasil-hasil penyerapan aspirasi saat reses kepada konstituen maupun penggunaan anggaran reses,” ujar Roy dalam diskusi tersebut.

Roy menilai laporan pertanggungjawaban DPR yang tertuang dalam laporan kerja tahunan DPR belum memunculkan informasi laporan kunjungan kerja (kunker) dapil setiap anggota DPR yang menjalankan mandat representasi. Padahal anggaran kunker setiap tahun meningkat dan ini belum sebanding dengan manfaat reses itu sendiri bagi konstituen. Bahkan kebanyakan anggota DPR tidak berkunjung ke dapil saat reses.

“Lebih miris lagi, 70 persen anggota DPR tidak melakukan kunjungan ke dapil saat reses, hanya 11 persen anggota yang melakukan kunjungan penuh ke dapil saat reses dan hanya 6 persen yang melakukan kunjungan selama 3 kali saat reses,” jelas Roy dengan mengutip data riset Formappi 2014.

Karena jarang ke dapil, maka konstituen juga jarang mengenal anggota DPR yang mewakilinya.  Bahkan konstuen juga tidak tahu bagaimana cara menghubungi wakilnya di parlemen.

“Ke depan, DPR harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran reses dan hasilnya.  Bila perlu pimpinan fraksi mewajibkan anggota-anggotanya membuat membuat laporan pertanggungjawaban kunker dan disampaikan ke publik,” tegas Roy