Ketua DPP Bidang Dakwah Front Pembela Islam Muchsin Alatas mengatakan lembaganya siap menjadi perwakilan mediasi membahas penempatan Lurah Lenteng Agung dan Pejaten Timur ke Dewan. “Kami sepakat jika diakomodir melalui pintu dialog penempatan lurah bersama pemerintah,” kata Muchsin saat dihubungi Tempo pada Rabu, 30 Oktober 2013.
Sebelumnya, Ketua MUI Amidhan mengusulkan agar FPI maupun Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, duduk satu meja berdialog. Amidhan tak sepakat bila FPI menolak Lurah Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Grace Tiaramudi dengan membawa massa mereka menduduki kedua tempat itu.
Muchsin juga membantah jika FPI dituduh sebagai pihak yang membujuk masyarakat sekitar untuk menolak kedua lurah tersebut. “Bukan FPI yang menolak,” kata dia. FPI, Muchsin melanjutkan, hanya dimintai bantuan para tokoh masyarakat di Kelurahan Lenteng Agung dan Pejaten Timur untuk menyuarakan aspirasi warga setempat. “Enggak ada istilahnya FPI yang jemput bola.”
FPI menginginkan agar pemimpin setempat harus diterima oleh warga sekitar. Sedangkan Lurah Susan dan Grace tidaklah memiliki kriteria yang disematkan FPI. “Masak enak sih jadi pemimpin, tapi yang dipimpin menolaknya,” kata Muchsin beretorika.
Sebelumnya, Amidhan menjelaskan pemilihan lurah di DKI Jakarta adalah atas dasar lelang, bukan pemilihan langsung. Oleh karena itu, protes sebaiknya disampaikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. “Karena DPRD itu wakil rakyat, biarkan DPRD saja yang bersuara,” katanya.
Di lain pihak, FPI berencana menggelar tablig rutin untuk membujuk warga menolak keberadaan Lurah Susan dan Grace. Kedua lurah itu memiliki agama berbeda dibanding mayoritas warga di wilayah mereka. Grace Tiaramudi, seperti halnya Susan, dianggap tak merepresentasikan warga di kelurahan yang dipimpinnya, yang mayoritas muslim.
Related Posts
