“Jangan pukul, kami bukan maling,” pinta seorang demonstran

Ketenangan Gedung Nusantara III DPR pecah. Ruangan dipenuhi teriakan demonstran yang tiba-tiba sudah berada di depan lift menuju ruang pimpinan DPR berkantor.

Sekitar lima demonstran berteriak-teriak dan membentangkan spanduk. Mereka menuntut mafia anggaran ditangkap. “Tangkap mafia anggaran, tangkap,” teriak seorang demonstran di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat 16 September 2011.

Belum sempurna spanduk dibentang, sejumlah petugas pengamanan dalam (pamdal) mengerubuti. Mereka meminta para demonstran bubar dan merebut spanduk yang dibentang.

Sontak, demonstran melawan. Namun, mereka kalah jumlah oleh petugas pamdal. Tak berselang lama, mereka dibawa meninggalkan lobi Nusantara III menuju pos pamdal.

Keributan yang tiba-tiba pecah itu menarik perhatian pegawai Kesetjenan DPR dan tamu. Mereka pun berkerumun melihat aksi nekat itu.

Saat digiring ke lantai dua pun, pendemo tetap melakukan perlawanan. Saling dorong dan bahkan ayunan pukulan sempat menyasar ke pendemo. “Jangan pukul, kami bukan maling,” pinta seorang demonstran.

Belakangan diketahui, demonstran mengatasnamakan diri Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK). Mereka minta agar DPR bertindak tegas membersihkan mafia anggaran di Senayan.

Koordinator Aksi Ridha Sugiarto menyatakan, Badan Anggaran sudah menyimpangkan fungsi. Lembaga yang menjalankan fungsi penganggaran itu telah menjadi sumber korupsi para elit bangsa.

“Kami dari LAPAK mendesak kepada pimpinan DPR dan KPK untuk membubarkan Banggar dan menangkap para mafia anggaran,” kata Ridha dalam pernyataan sikapnya.

21 Transaksi Anggota Banggar DPR Mencurigakan

Meski data ini dilansir PPATK, Pramono berharap data yang dikeluarkan itu kredibel.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kemarin menggelar rapat tertutup dengan DPR. Dalam rapat itu, PPATK menyebut ada transaksi-transaksi mencurigakan sejumlah anggota Badan Anggaran DPR.

“Hasil rapat dengan PPATK, sekarang sedang ditelusuri 21 transaksi melibatkan anggota Badan Anggaran,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 16 September 2011.

Meski data ini dilansir PPATK, Pramono berharap data yang dikeluarkan itu kredibel. Maka itu, Pramono berharap PPATK memberikan data yang independen kepada para penegak hukum terkait.

Pramono menekankan, jangan hanya DPR yang menjadi sorotan soal anggaran. Sebab,  kata Pramono, ada pihak lain yang juga terlibat masalah anggaran.

“Kalau ada hanky-panky [kongkalikong] melibatkan tiga pihak, pemerintah, kontrak atau pengusaha yang melibatkan calo dan sejumlah anggota Badan Anggaran,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Sekjen sekaligus Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, melontarkan wacana pembubaran Banggar DPR menyusul dua kasus suap yang terjadi di dua kementerian berbeda dan soal dugaan aliran dana ke Badan Anggaran DPR.

Kasus pertama adalah suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kasus kedua adalah suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.