Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membaca naskah ketika berpidato maupun menyampaikan sambutan.
Oleh karena itu, Basuki mengaku tidak tahu adanya rencana anggaran penyusunan naskah pidato gubernur sebesar Rp 805 juta dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016.
“Makanya, saya bilang, selama ini saya pidato enggak pernah baca naskah deh. Kecuali naskah kalau sidang paripurna di DPRD,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (9/9/2015).
Dengan adanya temuan itu, Basuki berencana mengevaluasi rencana anggaran tersebut.
Anggaran tersebut bukan hanya dialokasikan untuk penyusunan naskah pidato gubernur, melainkan juga untuk pembayaran gaji pegawai harian lepas (PHL) yang menyusun pidato gubernur.
“Kalau PHL yang menyusun naskah pidato, berarti PNS-nyangapain dong?” kata Basuki.
Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN) berencana mempekerjakan 14 pegawai yang khusus mengurus naskah sambutan gubernur.
Tujuh di antaranya merupakan PHL dengan gaji sekitar Rp 2,7 juta tiap bulannya. Mereka bertugas mencari data bahan naskah pidato yang akan dibacakan gubernur. Mereka juga akan mendapat konsumsi.
Kemudian, empat orang tenaga ahli bertugas untuk menyusun naskah pidato gubernur. Setiap tenaga ahli tersebut akan dibayar dengan gaji sekitar Rp 5 juta tiap bulannya. Mereka merupakan tenaga ahli dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan ekonomi. Tiga orang sisanya merupakan operator dengan plafon gaji Rp 4,3 juta per bulan.
Kemudian, menurut Basuki, apakah rancangan anggaran ini terbilang fantastis?
“Tergantung, kalau mereka digaji di bawah Rp 1 miliar setahun, enggak ada dong. Kalau kamu misalnya gaji Rp 3 juta sebulan, kamu hitung saja tujuh orang. Tapi, kalau tenaga ahli enggak mungkin (digaji) Rp 3 juta, minimal (gaji) Rp 10 juta. Coba dikali 30 kali setahun, anggarannya sudah Rp 750 juta,” kata Basuki.( Kps / IM )
Related Posts
