Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang dengan kemunculan ‘dana siluman’ sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS dalam RAPBD 2015 versi DPRD. Namun rupanya, evaluasi APBD oleh Kemendagri ditemukan juga UPS senilai Rp 6,9 miliar.
Bagaimana tanggapan Ahok?
“Makanya itu ada main SKPD sama oknum DPRD. Teman saya di DPRD juga banyak, sebetulnya banyak yang baik-baik, yang main itu segelintir orang bukan semua anggota DPRD terlibat. Makanya dia selalu masukin saya cuma nggak bisa buktikan tapi ada pokirnya siapa. Ada oknum kita yang sudah main juga,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
“Makanya lagi kita sisir dengan adanya e-budgeting jadi gampang banget saya tinggal masukin ‘hey UPS ada di mana saja kamu’ 6 ribu-7 ribu mata anggaran dengan adanya itu maka ketahuan,” lanjutnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mempertanyakan untuk apa dinas mengajukan pembelian UPS dengan harga selangit. Pasalnya, bandara internasional yang canggih sedemikian rupa hanya menggunakan UPS seharga Rp 1,5 miliar paling mahal.
“Makanya ada main SKPD sama DPRD. Apa sih gunanya pakai UPS. Saya bisa kasih contoh di bandara-bandara canggih pakai UPS paling mahal Rp 1,5 miliar. Memang UPS yang dipasang secanggih apa sih. Made in Chaina Keilong apa segala macam diubah-ubah mereknya,” kata Ahok.
Berdasarkan data evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri yang diperoleh, terlihat ada anggaran Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer untuk BPKAD serta Sudin Kominfo dan Kehumasan Jaktim. Masing-masing mengajukan anggaran yang berbeda.
SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah. Sementara Sudin Kominfo dan Kehumasan Jaktim mengajukan Rp 118.800.000 untuk membeli UPS bagi pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi informatika dan kehumasan.
Jumlah ini memang lebih kecil dibanding angka yang diajukan oleh DPRD DKI untuk pengadaan UPS sebesar 5,8 miliar per unitnya. Tapi kehadiran UPS dalam evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri cukup mengejutkan.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam dokumen evaluasinya menyatakan pelarangan untuk dianggarkan dalam Raperda tentang APBD 2015 kecuali bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
“Polisi sudah mengindakasi ada dugaan korupsi, saya kira polisi tangkap sajalah,” pungkas pria tiga anak ini.
Related Posts
maju terus Ahok, Warga Jakarta semua berada dibelakang dan dipihakmu, Berantas terus itu Korupsi bentuk apapaun demia Jakarta Bersih dari Koruptor
Soal Ahok dgn DPRD-DKI adalah
.Anggaran B.D (ABD) yg sdh disetujui oleh Gubernur dgn DPRD “diam2” secara sneak dipangkas 10-15%,utk mengakomodasi anggaran siluman,titipan DPRD (korupsi bagi2).Sehingga kelihatan jml rupiahnya menyamai, tdk mencurigakan,Untung Ahok jeli krn ada “brg2 belanjaan siluman (Uninterupted…)ha inilah yg menjadi sumber masalah ,Ahok dituduh mengirimlkan ABD “bodong” mnrt Taufik DKK,
Apakah kem.Dlm Negeri sadar kaga ?? JADI kalau mendamaikan,apakah yg didamaikan??
Yg memenggal ABD itu yg hrsdipenggal kepalanya,baru beres….
bukan masalah procedure atau etika ..pokoknya KORUPSI!!!!
Kemudian si TFK si biang kerok lagi2 yg mereka yasa Interpelasi atau Amgket segala. Selama si TFK masih disana semuanya akan tdk pernah bereslah.
sudah Nyata DPR/DPRD itu Sarang Koruptor, bener banget mereka harus di Hukum Mati atau Hukum Pancung karena Perbuatan Mereka Melebihi Bandar Narkoba, bertahun-tahun membunuh Rakyat secara pelan-pelan