Lawatan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri menunjukkan betapa tidak pedulinya mereka terhadap kritik masyarakat. Mereka beralasan kunjungan ini untuk studi banding. Datang ke tiga negara, yaitu Jerman, Prancis, dan Maroko, mereka berniat mempelajari model kerja dan kelembagaan parlemen di sana. Tapi publik tetap melihat kegiatan seperti ini hanyalah akal-akalan buat menghabiskan anggaran.
Entah bagaimana cara mempelajari model kerja parlemen negara lain hanya dengan kunjungan selama 2-3 hari di tiap-tiap negara. Tak jelas pula mengapa untuk sekadar mengintip parlemen lain sampai harus mengirim anggota delegasi begitu banyak. Jangan heran, lawatan yang dilakukan para anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini menelan biaya hingga Rp 2,9 miliar.
Kendati banyak kalangan telah mengecam, politikus Senayan tetap berangkat secara bertahap mulai hari ini. Untuk menghibur para pengkritik, mereka berjanji akan mempertanggungjawabkan hasil perjalanannya secara transparan. “Kalau memang layak, kami akan menerapkan pola di sana untuk parlemen di sini,” kata Pius Lustrilanang, Wakil Ketua BURT.
Pertanggungjawaban tentu saja penting, tapi bukan itu persoalannya. Publik bertanya, apa urgensi lawatan tersebut? Dalih bahwa mereka sedang berusaha memperkuat kinerja dan kelembagaan DPR sehingga perlu belajar kepada negara lain jelaslah tak masuk akal. Soalnya, baru dua tahun lalu Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR, yang dipimpin Agung Laksono, melakukan studi banding ke Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Cek. Kunjungan ini masih disambung dengan kunjungan ke Australia. Setahun sebelumnya, tim yang sama juga berkunjung ke Amerika Serikat dan Kanada.
Begitu banyak kunjungan studi banding, tapi publik tidak melihat ada perbaikan kinerja anggota Dewan. Yang terjadi justru makin banyaknya kritik atas kinerja para wakil rakyat itu. Maka, jika sekarang alasan yang sama kembali dipakai, sulit dipercaya bahwa kepergian itu memang ada urgensinya.
Lagi pula, politikus Senayan sebetulnya sudah menyelesaikan Rencana Strategis DPR 2010-2014, yang sudah diputuskan dalam rapat pleno BURT. Maka, jika kunjungan kali ini disebut-sebut untuk persiapan membuat rencana strategis, apa gunanya rencana strategis yang sudah jadi dan tinggal dilaksanakan?
Kalaupun betul para anggota Dewan tersebut serius memperbaiki kinerja DPR, itu bisa mereka lakukan tanpa beranjak dari Jakarta. Sudah banyak kajian akademis maupun masukan dari berbagai lembaga untuk memperbaiki kinerja para wakil rakyat. Langkah perbaikan pun bisa dilakukan tanpa susah-susah membenahi sistem administrasi dan kelembagaan. Salah satunya, prioritaskan dulu pembenahan dan penguatan Badan Kehormatan DPR.
Mestinya badan ini adalah badan yang berwibawa. Mereka, sesuai dengan Tata Tertib DPR, dibekali kewenangan mengawasi kinerja dan kepatutan perilaku para anggota Dewan. Tapi, jangankan mengurus anggota Dewan yang melakukan pelanggaran serius, memaksa para anggota Dewan tidak bolos dalam rapat-rapat paripurna saja belum mampu.
Related Posts
