Mobil dinas menteri Jokowi-JK belakangan ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, jajaran menteri yang membantu Jokowi-JK di pemerintahan mendatang, bakal mendapat fasilitas mobil dinas baru dengan merk Mercedes Benz.
Pengadaan mobil dinas mewah itu diselenggarakan oleh Setneg era Presiden SBY. Pendanaannya diambil dari APBN 2014. Berdasarkan pengumuman pemenang lelang bernomor Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 yang diterbitkan situs setneg.go.id, pemenang lelang pengadaan itu adalah PT Mercedes-Benz Indonesia. Penetapan pemenang lelang ini diputuskan pada 28 Agustus 2014. Anggaran pengadaan mobil dinas menteri mencapai Rp 91.944.000.000.
Jokowi sendiri mengaku tak setuju dengan pembelian mobil dinas baru tersebut untuk para pembantunya. Jokowi juga mengaku sudah melayangkan permintaan ke Setneg agar pembelian mobil pabrikan Jerman itu dibatalkan.
Setelah beberapa waktu ramai menjadi pemberitaan, akhirnya pengadaan mobil dinas baru untuk menteri Jokowi-JK tersebut dibatalkan oleh Setneg. Mereka menyerahkan pada pemerintah Jokowi nanti untuk memilih sendiri mobil dinas.
Berikut lima kisah dibalik batalnya menteri Jokowi mendapat Mercedes
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan rencana pembelian mobil Mercedes Benz, sebagai kendaraan dinas menteri pada pemerintahannya mendatang. Jokowi telah melayangkan larangan tersebut ke Sekretariat Negara.
“Saya sudah menyampaikan itu ke Setneg, enggak usah beli saja. Pakai yang lama. Saya kan ditelepon, saya beritahu enggak usah saja, biar pakai yang lama,” ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (9/9).
Menurut Jokowi, penolakan pembelian mobil dinas para menteri tersebut karena ingin efisiensi anggaran negara. Namun, mantan wali kota Solo ini mengatakan saat ini masalah tersebut bukan menjadi wewenangnya, lantaran belum dilantik menjadi presiden.
“Efisiensi dong. Ya itu kan bukan urusan saya. Saya ditanya, jawaban saya tidak usah beli. Ya enggak apa-apa kalau dibeli, bukan wewenang saya,” kata dia.
Penolakan yang dilakukan Jokowi langsung mendapat respons dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi. Purnawirawan TNI bintang tiga ini tak masalah jika Jokowi menolak.
Sudi menegaskan pengadaan ini sudah dilakukan setiap tahun, dan bagian dari tugas kewajiban Kementerian Sekretaris Negara di akhir pemerintahan.
“(Kalau) menolak, ya silakan ini kan kewajiban kita karena anggarannya itu sudah bersama DPR dibahas, kemudian itu kita ya jelas semuanya, ada DIPA-nya, ada anggarannya, tentu kita berkewajiban untuk menggunakan anggaran itu,” jelas Sudi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/9).
Sudi mengatakan terserah Jokowi dan pejabat di pemerintahannya jika tidak ingin menggunakan mobil itu. Bahkan, mempersilakan pemerintahan berikutnya jika mobil itu dijual kembali.
“Kalau nanti setelah kita beli, beliau endak pakai atau dijual lagi ya itu urusan pemerintahan yang baru, tapi kewajiban kami untuk menyediakan itu,” ujarnya.
Wasekjen PDIP sekaligus Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Presiden terpilih Jokowi ingin kendaraan yang dipakai jajaran kabinetnya kelak menggunakan mobil lama. Namun, pemenang lelang pengadaan mobil untuk para menteri ke depan sudah ditetapkan.
“Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa itu kewenangan sepenuhnya pemerintahan saat ini. Tapi sekiranya boleh mengharapkan di situ ada skala prioritas, penggunaan dana untuk kepentingan-kepentingan lebih produktif,” kata Hasto di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9).
Hasto mengatakan, Jokowi-JK dan tim transisi akan menyampaikan keinginan Jokowi terkait penggunaan mobil lama oleh jajaran kabinetnya kelak, apabila diminta oleh pemerintahan sekarang, khususnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.
“Tapi sekali lagi ini merupakan kebijakan dari pemerintahan saat ini dan kita serahkan sepenuhnya ke pemerintahan sekarang,” imbuh.
Setelah menuai polemik, pengadaan mobil dinas baru untuk menteri Jokowi akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Mereka menyerahkan pada pemerintah Jokowi nanti untuk memilih sendiri mobil dinas.
“Memutuskan bahwa kendaraan dinas setingkat menteri tidak dilanjutkan. Utamanya terkait dengan jenis harga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan mendatang,” kata Sekretaris Kemsesneg Taufik Sukasah, Rabu (10/9).
Menurut Taufik, biasanya memang kendaraan dinas untuk menteri mendatang disiapkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi setelah dilantik, para menteri baru langsung memiliki mobil dinas dan fasilitas lain.
Namun seiring dengan perkembangan situasi saat ini, pemerintah SBY menyerahkan sepenuhnya urusan ini pada pemerintahan mendatang. Mereka tak lagi turut campur. Yang penting ke depan proses lelang ini tetap bisa dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pengadaan mobil dinas bagi menteri dan pejabat setingkat menteri serta mantan presiden dan wakilnya. Alasannya, berdasarkan dinamika yang terjadi di masyarakat, pemerintah tidak ingin terjadi kesalahpahaman terkait hal tersebut.
“Ini sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman karena pemerintah akan datang memiliki kebijakan sendiri,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Taufik Sukasah di kantornya, Rabu (10/9).
Sebelum pengadaan ini dibatalkan, Taufik mengaku tidak ada komunikasi dengan presiden terpilih Jokowi. Pembatalan pengadaan ini sesuai dengan arahan Mensesneg Sudi Silalahi yang dilaporkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Tidak, ini sesuai arahan Mensesneg dilaporkan ke presiden,” ujarnya.
Related Posts
Mercedes Pemhamburan uang negara dan rakyat dan produksi Jerman, hematlah Uang Rakyat dan Uang Negara pakai produk dalam negeri Avanza saja, Mercedes peninggalan Koruptor dibawah SBY, karena Kortornya gak pernah ditindak tegas…….hidup Koruptor di Indonesia !!!
dibalikin aja ke dealernya