Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau masyarakat untuk berdiam diri di rumah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. YLKI berharap agar masyarakat tidak nyeleneh (sembarangan) layaknya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tentang operasional ojek online.
PSBB yang mulai diberlakukan sejak Jumat (10/4/2020) hingga dua pekan mendatang, diungkapkan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi harus dipatuhi seluruh pihak.
Tujuannya ditegaskan Tulus Abdi agar penyebaran wabah virus corona dapat terhenti di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Mari kita dukung PSBB dengan sungguh-sungguh dan konsisten, demi terhentinya wabah Covid-19 di Jakarta,” ungkap Tulus Abadi dalam siaran tertulis pada Kamis (9/4/2020).
Walau PSBB menurutnya sangat terlambat dan hanya secuil dari kebijakan karantina wilayah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, semua pihak harus mengawal PSBB.
Dirinya pun menegaskan jangan ada pihak yang mengusulkan ide aneh dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Seperti ide Anies yang tetap memperbolehkan driver ojol beroperasi dan mengangkut penumpang.
“Jangan ada ide aneh-aneh dan nyeleneh. Termasuk ide Gubernur DKI Jakarta, agar ojek online (okol) boleh mengangkut penumpang (orang),” ungkap Tulus Abadi.
“Ini ide kontraproduktif, bertentangan secara diametral dengan protokol kesehatan phisical distancing,” tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Pusat ataupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menolak ide Anies tersebut.
“Pemerintah Pusat/ Kemenkes harus menolak ide/ usulan ini,” tegasnya.
Bersamaan dengan pembatasan operasional ojol tersebut, dirinya mengusulkan agar pihak aplikator seperti Gojek dan Grab ,enurunkan potongan yang dibebankan kepada para driver ojol.
Besaran potongan yang dapat dipertimbangkan menurutnya berkisar 5 persen hingga 10 persen dari potongan saat ini.
“Selama musim wabah, guna meringankan beban mitra driver, pihak aplikator sebaiknya melakukan relaksasi dengan menurunkan potongan driver yang selama ini 20 persen, bisa menjadi 10-15 persen,” jelas Tulus Abadi.
Tidak hanya menyoroti soal operasional ojol, dirinyab juga menyoroti soal rencana penyaluran bantuan langsung selama masa PSBB.
Dirinya berharap semua pihak dapat ikut mengawasi, sehingga bantuan yang dianggarkan bagi masyarakat miskin dapat tepat sasaran.
“Mari kita awasi dengan seksama pemberian insentif pada kelompok miskin dan rentan miskin yang terdampak oleh wabah Covid-19, dan implementasi PSBB agar tepat sasaran,” tegas Tulus Abadi.
Selain itu, evaluasi PSBB DKI Jakarta pun katanya harus segera dilakukan.
Sehingga apabila PSBB DKI Jakarta tidak berdampak banyak dalam pencegahan penyebaran virus corona, dirinya berharap agara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat menetapkan kebijakan.
Bukan hanya sebagas PSBB, tetapi menurutnya harus segera dilakukan karantina wilayah bagi daerah yang berstatus zona merah.
“Jika nantinya PSBB belum/tidak efektif membendung wabah Covid-19 di Jakarta, Bodetabek dan bahkan daerah lain; maka kita dorong agar Presiden Jokowi jangan ragu untuk menerapkan karantina wilayah,” ungkap Tulus Abadi.
“Bahkan karantina rumah, sebagaimana mandat UU tentang Karantina Kesehatan,” tegasnya.
Sebab lanjutnya, keselamatan rakyat adalah prioritas negara.
Sehingga, investasi atau dampak buruk karantina wilayah terhadap ekonomi menurutnya tidak sebanding dengan nyawa rakyat.
“Keamanan, keselamatan dan nyawa warga Indonesia tak bisa dinegosiasikan dengan pertimbangan apapun. Apalagi hanya pertimbangan ekonomi dan investasi,” tutupnya menegaskan.( WK / IM )
Related Posts
