Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (25/8) siang ini. Mereka membahas revisi undang-undang penyelenggaraan pemilu.
Pantauan merdeka.com di lokasi, Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo, Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dan Jaksa Agung Prasetyo menghadiri rapat ini. Kemudian turut hadir, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua Bawaslu Muhammad.
Selanjutnya disusul, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimmly Ashidiqie, dan perwakilan TNI dan Polri.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggung jawab atas tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR RI. Namun belum dijabarkan secara detail, apa saja opsi yang akan diubah dalam revisi UU Pemilu itu.
“Tiga opsi sistem pemilu sudah kami siapkan, dan mengingat ini untuk kepentingan luas dan merupakan opsi pemerintah maka sebelumnya harus melaporkan ke Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas. Tapi bukan berarti bola panas di tangan Pak Jokowi. Mendagri yang bertanggung jawab terhadap opsi yang akan disampaikan kepada DPR,” jelas Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/8).
Dia menekankan, tiga opsi sistem pemilu yang ditawarkan pemerintah kepada DPR RI merupakan hasil kajian Kemendagri dan Kemenkum HAM. Namun demikian, selaku pembantu presiden, menteri tetap harus melaporkan dulu opsi-opsi tersebut kepada Presiden.( Mdk / IM )
Related Posts
