Belasan warga dari Tanah Merah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat bermalam di depan kantor Wali Kota Bekasi. Mereka menuntut pertanggungjawaban Wali Kota Rahmat Effendi terhadap penggusuran rumah mereka beberapa waktu lalu.
“Kami terpaksa menginap di depan pintu masuk kantor Pemerintahan Kota Bekasi karena ingin memberikan surat dari Komnas HAM kepada Wali Kota Bekasi. Namun kami diusir oleh Satpol PP,” ujar Naomi, perwakilan warga Tanah Merah, Kamis (10/10).
Menurut Naomi, surat tersebut berisikan hak tempat tinggal, hak kesehatan, hak pendidikan anak. Surat dari Komnas HAM ini ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
“Kami bertahan disini, sampai ada pertanggunjawaban Wali Kota Bekasi,” ungkap Naomi.
Belasan warga Tanah Merah ini mendirikan tenda terpal di pinggir Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, mengatakan status kepemilikan lahan di Tanah Merah masih menjadi polemik.
Lahan kosong ini diklaim merupakan aset kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi.
“Kami ditugaskan oleh Bamus DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengecek semua aset pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang berada di lahan Tanah Merah,” ungkap Taih.
Menurut Taih, salah satu perusahaan terbesar sejak tahun 1983 menyewa lahan Tanah Merah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 2016 mendatang.
“PT AHM yang memiliki HGB namun tidak masuk dalam PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Bekasi,” papar Taih.
Taih Minarno yang didampingi anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Romy Oktaviansyah, mengatakan akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Kami akan bentuk bentuk Pansus Tanah Merah karena PAD yang tidak jelas di lahan yang disewakan ini,” ungkap Taih.
Dia juga menyayangkan penggusuran warga di Tanah Merah yang berlangsung ricuh beberapa waktu lalu.
Related Posts
