BANDUNG– Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan, birokrat tak boleh bermain politik dalam melaksanakan tugasnya. Birokrasi harus tunduk pada keputusan politik.
Di lain pihak, politisi juga jangan menyeret birokrat ke kancah politik. Interaksi yang tak sehat antara birokrasi dan politik memiliki akibat sistemik yang serius, yakni birokrasi berkinerja rendah dan korup.
Boediono menyampaikan hal itu dalam sambutan dengan judul “Jalan Penuh Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi” saat membuka Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia XIV di Bandung, Selasa (20/7/2010) malam ini. Bila birokrat bermain politik, tambah Wapres, delegitimasi hanya menunggu waktu.
Politisasi birokrasi merupakan fenomena lain yang perlu diwaspadai jika Indonesia ingin menjaga kualitas dan efektivitas kebijakan publik. Pada gilirannya, kebijakan publik akan ikut menentukan kualitas kinerja sistem politik secara keseluruhan.
“Bila mesin penggerak utama pemerintahan tak berjalan baik, kita tak bisa mengharapkan pemerintahan dan sistem politik yang menghasilkan manfaat bagi rakyat,” tuturnya.
Wapres menambahkan, jalan menuju demokrasi penuh kerawanan. Kewaspadaan dan komitmen bersama diperlukan agar kondisi itu bisa dilalui dengan selamat.
Boediono menuturkan, demokrasi dapat mengalami degenerasi karena, antara lain, politik uang serta penyalahgunaan kewenangan publik dan korupsi.
Related Posts
