Seluruh partai politik dinilai sudah dibajak oleh hasil survei dalam penetapan pasangan capres dan cawapres.
“Tugas dan tanggung jawab parpol secara ekslusif dan sesuai konstitusi adalah mencari para pemimpin bangsa ini. Sayangnya kewenangan ekslusif ini justru telah dibajak oleh hasil survei,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putrasidin ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (28/4).
Dia juga menyesalkan sikap parpol yang rela kewenangannya dibajak. Kalau terus berlanjut, menurut dia, sebaiknya kewenangan itu dicabut saja.
“Partai politik itu menyajikan calon pemimpin yang mempunyai kompetensi dan kapasitas yang akan menjadi nahkoda bagi kapal besar yang namanya NKRI. Sementara survei itu dilaksanakan dengan tujuan menciptakan popularitas.Jadi tidak sejalan,” terang Irman.
Irman menekan, jika memang parpol masih menjadikan hasil survei sebagai landasan atau pilar utama kehidupan berbangsa, maka ke depan tak perlu ada lagi parpol apalagi Pemilu dengan biaya sangat besar.
“Atau dibuat aturan tentang lembaga survei,” ujar Irman.
Dia menegaskan, tidak semua persoalan bangsa bisa diatasi dengan survei, seperti dalam memilih calon pemimpin bangsa.
tahukah anda parpol di Indonesia ?? parpol adlh tempat sekumpulan org mencari makan DARI FASILITAS NEGARA DAN DR APBN /APBD, MRK BUKAN WKL RAKYAT, mrk adlh petualang yg mengeksploitasi rkyt yg bodoh utk memenuhi ambisi pribadinya mengejar harta dan tahta…hati2lah mrk tdk bs dipercaya..
Cina negara komonis parpol cuma satu, partai komonis. US negara liberal kapitalis partai ada dua, demokrat dan republik. India, jepang, korea dan indonesia parpol ada banyak. Itulah demokrasi sejati.
menurut Yusril bahwa Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Uang, diamana ada Uang yang berbicara disitu ada Demokrasi, mana bisa dikatakan Sejati ?????? malu dong anak bangsa sendiri yang kasih komentar demikian tuh kan ???