TNI vs Polisi, IPW: Jabar Pegang Rekor Terbanyak Bentrok TNI Polri

Konflik antara TNI dan Polri terus terjadi, seakan tanpa bisa dihentikan. Berdasarkan data Indonesia Police Watch (IPW), dalam setahun terakhir, yakni dari 19 Oktober 2013 hingga 21 September 2014 sudah terjadi enam kali bentrokan antara TNI dan Polri.

Akibatnya, 8 anggota TNI luka yang 4 di antaranya tertembak dan 5 polisi luka. Untungnya, tidak ada yang tewas dalam bentrokan ini.

IPW juga mencatat, bentrokan terbanyak terjadi di tempat hiburan, yakni 3 peristiwa. Jabar memegang rekor terbanyak bentrokan TNI-Polri dalam setahun terakhir, yakni ada 3 kasus. Sedangkan Jakarta, Sulteng, dan Kepri masing-masing satu kasus.

“Sebagian besar bentrokan terjadi antara oknum TNI dengan Brimob. Elit TNI maupun Polri perlu menyikapi hal ini agar bentrokan di jajaran bawah tidak terus terjadi dan meresahkan masyarakat,” kata koordinator ICW kepada Harian Terbit, Selasa (23/9).

Menurutnya, bentrokan demi bentrokan terus terjadi karena bibit-binit potensi konflik di jajaran bawah antara TNI-Polri tidak pernah diselesaikan secara tuntas.  Sehingga, lanjutnya, gampang tersulut menjadi konflik dan bentrokan yang memakan korban.

“Ujung dari akar masalah ini sebenarnya adalah soal ekonomi atau ketimpangan ekonomi. Biaya hidup yang kian tinggi kerap membuat jajaran bawah, baik TNI maupun Polri terlibat aksi ‘backing-backingan maupun jasa pengamanan,” imbuhnya.

“Di antaranya menjadi backing di tempat hiburan malam, kawasan pertokoan, lokasi industri, sampai pada kegiatan ilegal, seperti penimbunan BBM ilegal atau melindungi bandar narkoba,” lanjutnya.

Dia menjelaskan dalam persaingan jasa pengamanan ini kerap muncul semangat korps atau semangat korsa yang berlebihan. Masing-masing oknum terkadang lebih mengedepankan arogansi dan superioritas, terutama jika satu sama lain merasa terganggu kepentingannya.

“Untuk mengatasinya perlu kesamaan persepsi dan tindakan di kalangan masing-masing elit bahwa para elit maupun jajaran bawah tidak boleh terlibat dalam aksi backing-backingan, jasa pengamanan maupun jasa pengawalan. Bagi yang terlibat, institusi akan memecatnya. Konsekuensinya negara harus memberikan kesejahteraan yang layak buat TNI maupun Polri,” tegasnya.

Tak etis mengangkat pengusaha menjadi penasehat

Dia juga menilai selama ini masing-masing elit cenderung permisif untuk kegiatan ilegal ini. Tak jarang para atasan menugaskan bawahannya untuk mengawal pengusaha tertentu dan honornya di bagi dua dengan atasan. Bahkan, ada elit tertentu yang mengangkat pengusaha koleganya menjadi “penasehatnya”.

“Aksi-aksi atasan seperti inilah yang kerap memberi angin pada bawahan untuk saling berebut lahan, yang akibatnya sering memicu konflik. Sepanjang para atasan tidak menertibkan sikap dan prilakunya, jangan harap bentrokan di jajaran bawah bisa dihentikan,” pungkasnya.