Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI berharap pimpinan di Kementerian BUMN pasca perombakan kabinet mendatang benar-benar sosok profesional dan mampu melakukan penyehatan terhadap berbagai aset negara yang banyak merugi.
Menurut anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Tjandra Tirta Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/9), menteri BUMN semestinya adalah figur yang mempunyai pengalaman sukses memimpin BUMN.
Ia meyakini Presiden Yudhoyono memiliki kejelian dalam memilih figur yang tepat di kabinetnya, termasuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Tjandra juga berharap agar penguasaan BUMN atas aset-aset negara yang saat ini banyak dikuasai asing, termasuk tambang dan migas, agar bisa semakin ditingkatkan.
Saat ini, sejumlah nama yang beredar sebagai calon Menteri BUMN antara lain Kepala BKPM Gita Wirjawan, Dirut BRI Sofyan Basir, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan Dirut PLN Dahlan Iskan.
Terkait figur Kepala BKPM Gita Wirjawan, anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam menilai bahwa Gita lebih pas jika tetap menempati posisinya saat ini karena keahlian yang bersangkutan memang menghimpun investasi-investasi untuk ditanamkan di dalam negeri.
“Jadi optimalkan saja kinerja di institusi yang dipimpinnya saat ini,” ujarnya.
Senada dengan Tjandra Tirta, Ecky mengatakan bahwa walau penggantian menteri itu sepenuhnya menjadi hak presiden, tetapi khusus untuk Kementerian BUMN itu setidaknya diperlukan figur yang benar-benar profesional dan tegas.
Dia juga mengatakan bahwa kriteria yang juga penting adalah yang bersangkutan tidak boleh figur yang mempunyai cara pandang liberal dan kapitalis. “Kebijakan yang terlalu liberal dan pro pasar, jelas-jelas sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara ini,” ujarnya.
Ecky mencontohkan seperti yang dilakukan Menteri Perdagangan yang terlalu liberal dan sama sekali tidak melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri. “Berbagai produk impor membanjiri negara ini. Ini terlalu berbahaya,” ujarnya.
Sementara itu pengamat ekonomi, Ahmad Erani Yustika meminta Menteri BUMN yang baru nantinya bisa meningkatkan peran BUMN atas aset-aset nasional yang strategis.
“Kami menolak liberalisasi BUMN. Menteri BUMN seharusnya mempunyai komitmen kuat menjaga 159 BUMN dari kepentingan asing, sehingga pengendalian tetap di tangan kita,” katanya.
Ia juga mengatakan, Menteri BUMN baru harus menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate Governance/GCG).
“Jangan lagi, BUMN menjadi sapi perah kepentingan tertentu,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu.
Ahmad Erani menambahkan, program Kementerian BUMN ke depan adalah revitalisasi BUMN dan mencegah privatisasi dan penjualan saham perdana (IPO). Namun demikian, kinerja Kementerian BUMN itu jangan hanya dilihat dari pencapaian penjualan BUMN atau IPO semata.
“Menteri BUMN mesti mempunyai ideologi yang kuat membawa kepentingan nasional. Siapapun bisa dengan mudah menjadi Menteri BUMN bila orientasinya hanya menggadaikan harta kekayaan negara,” ujarnya.
Ahmad Erani melanjutkan, selain kriteria tersebut, dalam sisa pemerintahan Presiden Yudhoyono saat ini semestinya diisi dengan perubahan visi baru pembangunan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri pengolahan sumber daya alam.
“Kementerian BUMN mesti dipegang oleh orang yang memiliki komitmen kuat gerakkan sektor itu,” ujarnya