Rapor Merah Menteri-menteri di Tahun Terakhir

Nyaris sepertiga dari 34 kementerian yang ada, berapor merah.

Menjelang akhir kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membagikan rapor para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Hasilnya mengecewakan. Nyaris sepertiga dari 34 kementerian yang ada, berapor merah.

“Ada 10 kementerian yang kinerjanya di bawah harapan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet di Kantor Presiden, 4 Juni lalu. Agenda utama rapat yang dimulai pagi itu memang evaluasi kinerja menteri.

Tak hanya itu saja yang jadi kegundahan SBY. Sejumlah menteri bahkan tak pernah hadir dalam rapat dengan menteri koordinator atau pun sidang kabinet. “Tentu bukan karena sakit atau menjalankan tugas,” tegasnya. Namun, dia tak mau menyebut nama-nama menteri yang dia sindir.

Dalam rapat itu, ada dua menteri tak hadir, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid dan Menteri Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini.

Menurut SBY, buruknya kinerja 10 menteri itu terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hingar-bingar pilpres mempengaruhi kinerja para pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Blak-blakan, SBY kemudian menyebut kinerja para menteri yang jelek itu karena sibuk jadi tim sukses pasangan capres-cawapres tertentu. Ujung-ujungnya, mereka pun tidak bisa membagi waktu untuk menjalankan tugas sebagai menteri.

Laporan mengenai kinerja menteri yang buruk itu, kata dia, adalah hasil evaluasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Serta laporan dan masyarakat. Sebagian laporan itu, kata SBY, mengandung kebenaran.

Ke-10 kementerian yang berkinerja buruk itupun lantas diminta menggenjot kinerja dalam waktu yang tersisa. Tak banyak waktu lagi, hanya 4 bulan saja.

Para menteri koordinator juga diminta memberikan konseling kepada 10 menteri itu. Apa yang harus mereka lakukan agar ke depan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Saat ditanya kementerian mana saja yang berkinerja buruk, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto enggan mengungkap. “Itu presiden yang musti sampaikan, bukan saya,” kata Kuntoro. Satu hal pasti, kata dia, kategori buruk itu dilihat dari capaian-capaian mereka yang rendah. 

Salah satu menteri koordinator, Agung Laksono sedikit membuka tabir menteri-menteri mana saja yang tidak perform. Tiga kementerian yang berkinerja buruk itu ada di bawah pimpinannya, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perumahan Rakyat, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Kementerian Agama baru saja berganti kepemimpinan dari Suryadharma Ali ke Lukman Saifuddin. Suryadharma mundur setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka korupsi pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Sementara Kementerian Perumahan Rakyat dan Kemenakertrans masing-masing dipimpin Djan Faridz dan Muhaimin Iskandar.

Meski SBY jelas-jelas menuding kesibukan para menteri dengan kampanye pilpres, Agung mencoba membela. “Bukan karena masalah politik,” kata Agung.

Mereka berkinerja buruk, imbuhnya, lebih karena penyesuaian pelaksanaan instruksi presiden dan rencana kerja pemerintah. Menurut Agung, mereka juga sering datang untuk rapat koordinasi. Jika tak bisa hadirpun, kata Agung, mereka menugaskan pejabat eselon I.

Namun, Agung tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai kesalahan itu. Agung pun yakin setelah berkomunikasi ketiga menteri itu akan kembali bekerja dengan baik. “Bisa meng-upgrade kinerja atau mengoptimalkan kinerjanya,” ujar dia.

PPP minta maaf

Menyadari dua kadernya tak bekerja maksimal di kabinet, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta maaf. Dua pos kementerian yang diberikan kepada PPP tidak berjalan dengan baik, yaitu Kementerian Agama saat dipimpin Suryadharma Ali dan Kementerian Perumahan Rakyat yang dipimpin Djan Farid.

“Saya mengucapkan terima kasih tentu diiringi permohonan maaf atas hal-hal yang belum sesuai harapan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, Kamis 5 Juni 2014.

Politisi yang biasa disapa Romi itu meminta kader PPP yang disentil SBY itu segera memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal. “Ini harus menjadikan masukan kepada saudara Djan Farid untuk serius memperbaiki kinerjanya dan fokus pada tugas-tugas kementerian jika ingin meninggalkan legacy,” kata Romi.

Lain PPP, lain pula Muhaimin Iskandar. Disebut kerjanya buruk, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku fokus kerja sebagai menteri, ketimbang tim sukses pasangan capres-cawapres. “Daripada kampanye kan,” ujar Muhaimin.

Muhaimin juga tak berniat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab pekerjaan sebagai menteri adalah tugasnya dan dia merasa sudah menjalankannya. “Menteri ini kan tugas, politik itu kan hobi. Jadi konsentrasi tetap menteri,” katanya.

Muhaimin pun mengaku tetap akan mengambil cuti jika tim sukses capres itu membutuhkannya. “Tapi kalau nggak kita butuhkan, ya nggak diambil. Tapi pada dasarnya saya kan cuma penasihat di sana (tim kampanye). Jadi nggak terlalu sibuk banget,” katanya.

Bukan kali ini saja Kemenakertrans dapat rapor merah. Juli 2013, lembaga pimpinan Cak Imin itupun termasuk dalam lima kementerian yang berapor merah. Versi Ombudsman RI.

Kala itu, Ombudsman menjadikan pelayanan publik sebagai faktor penilai.

“Pecat saja”

Sejumlah pejabat ikut mengomentari evaluasi kinerja menteri-menteri menjelang akhir masa bakti mereka. Salah satunya, calon presiden Joko Widodo.

“Kalau saya jadi presiden, menteri tidak mencapai target, maaf saya ganti. Kan gampang banget. Yang antre jadi menteri itu ribuan,” kata Joko.

Gubernur DKI Jakarta ini kemudian memberi contoh. Misalnya dia menargetkan pembangunan 10.000 mega watt listrik dalam satu tahun. Dia akan memberikan target supaya dalam satu bulan itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa menyelesaikan 1.000 mega watt. Apabila tidak mencapi target itu direktur utama PLN akan langsung dipecat.

“Misalnya listrik tadi, menteri itu harus ditarget, direktur BUMN juga,” terangnya.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut mengomentari sikap SBY itu. Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, sikap seperti itu memang mencerminkan kepribadian SBY yang sopan dan bertutur kata halus.

“Pak SBY kan terbiasa sopan. Itu sih sama saja dengan bilang ‘tolong mundur’ dalam bahasa halus,” kata dia.

Bila di posisi SBY, Ahok mengaku akan bersikap tegas dengan langsung memecat sepuluh menteri yang kinerjanya buruk itu. Menteri yang lebih mementingkan urusan kampanye daripada tugas kementeriannya. “Kalau cara Ahok beda. Pasti lain. Aku bakalan bilang, lu kalo nggak mau mundur hari ini gua pecat lu!” ucapnya.

Dengan umur Kabinet Indonesia Bersatu II yang kurang dari setengah tahun lagi, kata Ahok, seluruh menteri memang harus meningkatkan kinerjanya. Bukan malah menjadi tim sukses capres.