“Datang ke DPR minta anggaran, setelah dikasih ternyata masih kurang.”
Penolakan alokasi dana penyertaan modal negara dalam APBN 2016 dinilai sejumlah pengamat sebagai indikasi adanya upaya PDIP agar Menteri BUMN Rini Soemarno di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, PDIP justru mengamini dan bersama-sama partai yang berada di luar kabinet Jokowi menentang program tersebut.
Dikonfirmasi soal itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengungkapkan PDIP memang geram dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Pasalnya, program yang diajukan kementerian pimpinan Rini Soemarno itu hanya memboroskan anggaran, di saat bersamaan mereka mengupayakan memangkasi dividen yang harus disetorkan BUMN.
Selain itu, langkah Rini meneken utang baru juga menjadi sorotan partai berlambang banteng tersebut. “Rini hanya mengurusi utang ke luar negeri dan ingin membuat kereta cepat,” kata Hendrawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Oktober 2015.
Anggota Komisi XI DPR ini juga mengatakan kedatangan Rini ke DPR hanya untuk meminta anggaran, sementara ketika dipanggil untuk koordinasi program pernah mangkir. Padahal DPR sudah sering memuluskan anggaran untuk Kementerian BUMN.
“Setiap tahun minta anggaran tambahan. Datang ke DPR minta anggaran, setelah dikasih ternyata masih kurang,” kata Hendrawan.
Menurut Hendrawan, hal ini sudah lumayan keterlaluan. Sehingga politisi PDIP ini berharap agar Rini tidak meminta anggaran kembali jika ia mendatangi DPR.
“Kalau setiap tahun meminta anggaran, ya maaf saja,” katanya.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menduga sesaat lagi akan adareshuffle jilid II. Menurut Noorsy, PDIP memang sedang menargetkan Rini dalamreshuffle itu.
“Nah itu saya duga, kalau lihat permainan PDIP, ya targetnya Rini,” kata Noorsy.( V V / IM )
Related Posts
