Anggota DPR RI mendapat penghasilan setiap bulannya rata-rata di atas Rp 50 juta dan itu tergantung dari jabatan yang disandang oleh anggota DPR RI.
Dari Surat Edaran No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang dirilis oleh Sekretariat Jenderal DPR RI tercantum rincian pendapatan per bulan mulai dari pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi, Pimpinan Alat Kelengkapan.
Gaji pokok seorang anggota DPR RI sebesar Rp 4,2 juta.
Tunjangan untuk istri anggota DPR sebesar Rp 420.000 dan tunjangan untuk anak Rp 168.000. Uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras Rp 198.000, tunjangan PPH Rp 1.729.608, tunjangan listrik dan telepon Rp 5,5 juta, tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat sebesar Rp 8,5 juta.
Anggota DPR juga mendapat tunjangan kehormatan yang jumlahnya Rp 4.46 juta untuk ketua alat kelengkapan, Rp 4,3 juta untuk wakil ketua alat kelengkapan dan anggota alat kelengkapan Rp 3,72 juta.
Ada juga tunjangan komunikasi sebesar Rp 14,14 juta untuk semua anggota DPR, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3,5 juta untuk ketua alat kelengkapan, Rp 3 juta untuk wakil ketua alat kelengkapan, dan Rp 2,5 juta untuk anggota alat kelengkapan.
Tak hanya itu, anggota Parlemen Indonesia juga mendapat biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas konstitusional dewan sebesar Rp 600.000, untuk ketua alat kelengkapan dewan dan Rp 500.000 untuk wakil ketua alat kelengkapan dewan.
Mereka juga mendapat dukungan biaya bagi anggota komisi yang merangkap anggota badan/panitia anggaran sebesar Rp 2 juta, untuk ketua alat kelengkapan, Rp 1,5 juta untuk wakil ketua alat kelengkapan serta Rp 1 juta untuk anggota alat kelengkapan.
Hasilnya, total pendapatan bersih mereka setelah dipotong iuran wajib anggota Rp 478.000, dan pajak PPH Rp 1.729.608, seorang anggota DPR merangkap ketua alat kelengkapan dewan mengantongi uang Rp 54.907.200. Anggota DPR merangkap wakil ketua alat kelengkapan dewan Rp 53.647.200, serta anggota DPR merangkap anggota alat kelengkapan dewan Rp 51.567.200
Related Posts
