Pemilihan Batam untuk Penyelenggaraan Diklat Tidak Semata-mata Tren Kasus
dilaporkan: Setiawan Liu
Batam, 11 Agustus 2020/Indonesia Media – Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bersama peningkatan kemampuan aparat penegak hukum (APH) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri; 11 – 13 Agustus) tidak semata-mata pertimbangan tren kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) meningkat beberapa tahun belakangan ini. “Pertimbangan daerah Kepri (sebagai tempat penyelenggaraan) sudah lama. Pelatihan juga sudah lama tidak dilaksanakan. Walaupun ada potensi kerawanan (tipikor) cukup tinggi,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada Redaksi
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyelenggarakan pelatihan bersama APH di Batam juga dengan protocol kesehatan. Mengingat, Batam juga sempat masuk pada peta zona merah penyebaran Covid-19. Sebelumnya, kawasan tersebut sudah masuk zona kuning. Kegiatan diselenggarakan di hotel Best Western (11 – 13 Agustus) dengan peserta sekitar 50 orang. Dari jumlah peserta; hakim tipikor pada PN (Pengadilan Negeri) Tanjung Pinang sebanyak empat orang, penyidik/penuntut Kejati (Kejaksaan Tinggi) Kepri sebanyak 19 orang, penyidik Polda Kepri sebanyak 11 orang, Auditor BPK RI perwakilan provinsi Kepri sebanyak delapan peserta. “Auditor perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) prov. Kepri sebanyak delapan orang,” kata Ali Fikri.
Pelatihan dibuka oleh deputi Bidang penindakan KPK, Karyoto. Pelatihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, pengetahuan dan keterampilan APH dalam menangani perkara tindak sidang korupsi di wilayah Kepri. Acara diklat (pendidikan dan latihan) juga rutin di beberapa provinsi dalam rangka meningkatkan kemampuan APH menjalankan tugasnya secara optimal. Selama 2012 sampai 2019 sudah ada 4.326 orang APH sebagai peserta. “Materinya meliputi; TPPU (tindak pidana pencucian uang), titik rawan pengadaan barang dan jasa, kerugian keuangan negara dan pengelolaan APBN dan APBD,” tegas Ali. (sl/IM)
Related Posts
