Jakarta – Pemerintah akhirnya menyerah dan tak lagi mengambil opsi untuk menghentikan semburan lumpur panas Lapindo. Alasannya, secara teknis upaya penghentian semburan lumpur masih dipertanyakan keberhasilannya.
“Asumsi keberhasilannya hanya 10 persen, masih banyak perdebatan ilmiah,” ujar Kepala Bidang Minyak dan Gas Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, dalam sebuah diskusi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. “Opsi menghentikan tidak dipertimbangkan lagi.”Semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, mulai terjadi pada 29 Mei 2006. Titik lokasi awal berada di 150-200 meter arah barat daya sumur Banjarpanji, yang dibor oleh Lapindo Brantas Inc, anak perusahaan Grup Bakrie.
Hingga kini semburan tersebut belum bisa dikendalikan, dan area yang terendam lumpur terus meluas hingga mencapai ratusan hektare. Untuk menghentikan semburan, Tim Nasional Penanganan Semburan Lumpur Lapindo sempat memasukkan ratusan bola beton ke pusat semburan, tapi upaya itu tak membuahkan hasil.
Setelah opsi penghentian semburan tak lagi dipilih, Sigit melanjutkan, alternatifnya adalah mengalirkan lumpur Lapindo ke Sungai Porong. Endapan lumpur di muara sungai bisa dimanfaatkan untuk penanaman mangrove.
“Kualitas air Sungai Porong tidak terdeteksi mengandung fenol,” Sigit menambahkan. Fenol merupakan senyawa aromatik yang bersifat racun. Dengan tidak adanya fenol seperti disebutkan Sigit, ikan di Sungai Porong tak akan teracuni dan mati.
Pernyataan Sigit dibantah oleh Rere Christanto, relawan Posko Korban Lumpur Lapindo. Menurut Rere, area tambak udang dan ikan bandeng yang memanfaatkan air dari Sungai Porong kini bermasalah karena sudah tercemar. “Petani tambak merugi karena berbagai jenis ikan yang mereka budidayakan mati keracunan,” katanya saat dihubungi kemarin.
Rere menuntut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tetap melakukan upaya penghentian semburan lumpur. Jika tak ditangani serius, kata dia, “Luapan lumpur akan semakin luas dan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.”
Related Posts
