Pemerintah kabupaten (Pemkab) Yalimo, Provinsi Papua yang baru sekitar enam tahun berdiri (pemekaran wilayah) menempatkan infrastruktur kereta api sebagai prioritas, realisasi program Nawacita Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. kebutuhan transportasi mendesak bagi para pedagang antara wilayah dan petugas SKPD (satuan kerja perangkat daerah). “Setiap kali ada perjalanan dinas, kami sering mengalami kesulitan. Kondisi geografis tanah Papua kan pegunungan, sehingga penerbangan hanya mengandalkan kapal kecil, yang hanya bisa memuat sembilan orang,” Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yalimo, Didimus Wandik mengatakan kepada Redaksi.
Akibatnya, petugas SKPD sering menumpang pesawat milik para misionaris termasuk yang dari luar negeri. Tetapi para pedagang hanya bisa mengandalkan angkutan darat dan perahu menyusuri sungai Mamberamo. “Kami juga baru tanda-tangan MoU (memorandum of understanding) dengan beberapa penerbangan milik misionaris Katolik. Kalau kami tugas ke Jakarta, kami harus melewati (kabupaten) Wamena dulu, baru ada pesawat.”
Akses daerah terpencil di beberapa desa di Yalimo menentukan pertumbuhan perekonomian antar wilayah dan antara kabupaten. Yalimo berbatasan dengan sungai Mamberamo bisa meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah. “Sehingga kami perlu terminal untuk wilayah yang di pegunungan, menurun sampai sungai Mamberamo.”
Sungai ini terbentang sampai 670 kilometer dan menjadi permukiman suku terasing di pesisiran. Sungai ini juga kaya akan keanekaragaman hayati, sehingga mendapat julukan ‘Amazonnya Papua’. Sungai ini dengan lebar terbesar di Indonesia, dan dimanfaatkan untuk penghubungan dan perdagangan antar wilayah.
Ada lima wilayah yang bisa terkoneksi dengan jalur kereta api. Lima kabupaten tersebut antara lain Jayapura, Wamena, Yalimo, Tolikara dan Nabire. Tetapi dari Yalimo, kabupaten yang berdekatan dengan sungai Mamberamo. Pembangunan kereta api akan membongkar isolasi antara wilayah di Provinsi Papua. “Pemerintah Pusat harus meneladani konsep pemerintah daerah termasuk Yalimo. Selama ini kalau ada (petugas) inspektorat baik dari (pemerintah) pusat maupun daerah, biaya pesawat sangat mahal.”
Kegiatan pembinaan dan pengembangan UKM (usaha kecil menengah) harus berkesinambungan, dan masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). UKM di Papua, khususnya Yalimo masih menjadi urat nadi perekonomian daerah. Anggaran yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Khusus (DAK), serta Otonomi Khusus (Otsus). Ketiga jenis anggaran tersebut mencapai sekitar Rp 15 milyar. “Kami menggunakan uang (anggaran) dari dana otsus (otonomi khusus) untuk program pelatihan dan permodalan UKM. Pelatihan tidak boleh setengah-setengah. Perdagangan antara desa-desa terpencil di pegunungan sampai wilayah pesisir masih marak.”
Pemkab Yalimo juga akan menampung sekitar seribu pedagang kaki lima. Mereka selama ini beraktivitas di pinggir-pinggir jalan sehingga jauh dari kesan tertib. “Mereka menempati tanah masyarakat. Kami harus fasilitasi di bangunan pasar, fasilitas negara. Kebetulan Yalimo, tahun depan dimasukkan (daftar penerima) program pasarn rakyat. Karena program (pasar rakyat) bagian dari penerapan Nawacita Presiden Jokowi.” ( Setiawan Liu / IM )
Related Posts
