Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilu Pilkada di beberapa daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam waktu dekat suhu politik akan meningkat yang akan berpengaruh pada situasi kondisi sosial daerah.   Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengeluarkan Surat Telegram (ST) kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI di seluruh jajaran TNI yang tertuang dalam ST Panglima TNI Nomor : ST/256/2010 tanggal 19 April 2010 yang berisi tentang penekanan kembali kepada Prajurit / PNS di jajaran TNI untuk tetap menjunjung tinggi netralitas TNI dalam Pemilu Pilkada dan memerintahkan untuk mengantisipasi gejolak sosial yang mungkin timbul di wilayahnya.
Jenderal TNI Djoko Santoso
Sehubungan dengan hal tersebut, Panglima TNI mengintruksikan seluruh jajarannya agar : pertama, mempedomani buku Netralitas TNI tahun 2008 dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bagi PNS TNI;Â kedua, memonitor perkembangan kegiatan Pemilu Pilkada di daerah secara terus menerus guna mendeteksi dini dan mencegah dini terhadap pelanggaran anggota TNI dan adanya potensi konflik yang dapat berakibat terjadinya kerusuhan dan tindakan kekerasan di wilayah masing-masing; dan ketiga, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta melaporkan setiap perkembangan situasi / hal-hal menonjol pada kesempatan pertama.
Dalam buku saku Netralitas TNI tahun 2008 disebutkan bahwa netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai UU RI no 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut :
Netral : ”Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”.
Netralitas TNI : ” TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.(Puspen TNI/IM)
Related Posts
