Mogok yang dilakukan hampir 10 ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, tetap berlanjut.  Aksi mogok ini membuat produksi PT Freeport mogok total. Pada hari ke-4, Minggu (18/9) ini ribuan karyawan akan melakukan kerja bakti di Gereja dan Masjid.

“Hingga hari ini mogok kerja tetap berlangsung, kawan-kawan yang bekerja diatas sana itu adalah yang melakukan pemeliharaan alat-alat, “ujar

Pengurus Unit Kerja Ferderasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSP KEP SPSI)  Yuli Parorongan kepada SP, Minggu pagi di Timika.  Kata dia, selain pekerja pemeliharaan alat, juga  catering dan medis.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait kepada SP, Minggu pagi mengatakan, hampir 600 Karyawan dari berbagai departemen dan Perusahaan mitra telah naik ke Tembagapura untuk kembali bekerja sejak Sabtu kemarin dengan pelayanan sebanyak 15 bus. “Beberapa kegiatan operasional perusahaan juga sudah berjalan,”ujarnya.

Sementara itu, Sabtu (18/9)  pagi ini,PT Freeport Indonesia mengemukakan kekecewaan kepada pekerja yang lakukan aksi mogok. Lucunya, kekecewaan itu disampaikan melalui dua koran lokal yang terbit di Timika

“Kami kecewa karena Pengurus Unit Kerja Ferderasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja. Seluruh Indonesia (PUK-FSP KEP SPSI) memutuskan melakukan pemogokan yang tidak sah sejak 15 September 2011,”bunyi tulisan tersebut.

Dikatakan dalam pernyataan tersebut, saat perundingan dimulai tanggal 20 Juli 2011, PT Freeport selalu berupaya melakukan perundingan dengan itikad baik demi tercapainya suatu kesepakatan yang adil dan wajar dalam rangka Perjanjian Kerja Baru (PKB) untuk periode 2011-2013.

” Kami telah mengutarakan keinginan kami agar perundingan dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu. Gangguan terhadap operasi perusahaan ini memiliki dampak signifikan terhadap produksi jangka pendek dan pengiriman konsentrat. Dampak aksi mogok ini kerja tidak sah diperkirakan dimana saat mogok, para karyawan tidak akan menerima pembayaran. jika tidak masuk kerja. Perusahaan tetap akan menjalankan hak hukumnya untuk tidak membayar karyawan pada hari di mana karyawan tidak masuk bekerja,”isi pengumuman tersebut.

Secara umum bagi karyawan non staf PT Freeport Indonesia, kerugian rata-rata dari tidak mendapat pembayaran dapat mencapai Rp 577.000,- per hari.

Pemerintah Indonesia kehilangan penerimaan negara dari pajak royalti, yang dapat mencapai $ 8 Juta dolar AS per hari. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komora (LPMAK) melalui dana kemitraan menderita kerugian yang dapat mencapai $ 200,00 dolar AS per hari, dengan pengaruh terhadap pendanaan layanan penting masyarakat, seperti pendidikan dan masyarakat.
Kami bekerja dengan tekun guna mencapai solusi yang adil dan proposional terhadap aksi mogok kerja yang tidak sah ini untuk mengembalikan kemampuan produksi dan tetap memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan. Operasi kami adalah tumpuan kegiatan  ekonomi yang vital untuk daerah Mimika, Papua dan Indonesia serta pekerjaan yang mendukung kebutuhan sehari-hari ribuan keluarga.

Dikatakan dalam koran tersebut, kami ingin menyampaikan apresiasi yang dalam dan tulus terhadap para karyawan yang tetap bekerja dan berkontribusi dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam aksi mogok yang tidak sah ini. Pengabdian dan kontribusi anda kami hargai.

Kami mengimbau kepada seluruh karyawan untuk segera kembali bekerja suapaya tidak ada pihak yang dirugikan.

 

Freeport: Satu Hari Mogok, Rp570 Ribu Hilang

Hingga saat ini proses perundingan tetap berjalan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Armando Mahler mengatakan, dalam mogok kerja kali ini, pihaknya tidak lagi membayar gaji karyawan yang melakukan aksi mogok. Mogok kerja ini akan membuat para karyawan kehilangan penghasilan ratusan ribu per hari.

“Jika pada mogok pertama yang terjadi Juli lalu, manajemen masih membayar gaji karyawan yang terlibat mogok. Pada mogok kali ini, kami berkomitmen tidak lagi membayarnya,” kata Armando dalam keterangan pers bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh semalam di Jayapura, Papua.

Mogok kerja para karyawan, justru akan membuat mereka kehilangan penghasilan Rp570 ribu per hari. Untuk itu, manajemen mengimbau mereka kembali beraktivitas. “Sambil proses perundingan tetap berjalan,” kata Armando.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Polisi Bigman L Tobing mengakui, hingga saat ini aksi mogok kerja yang dipusatkan di Chek Point 32, pintu gerbang Kuala Kencana (Areal Manajemen Freeport) masih berlangsung kondusif.

“Semua masih berjalan aman-aman dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Bigman. Mengenai aksi razia yang dilakukan aparat keamanan di Mile 72 Areal tambang, Kapolda mengakuinya.

Razia itu digelar mengantisipasi adanya upaya dari kooordinator lapangan aksi mogok untuk mengajak karyawan lain yang tetap masih bekerja, ikut mogok kerja. “Kalau mau mogok silakan tapi jangan menghasut karyawan lain untuk itu, ini yang kami antisipasi,” kata Bigman.

 

Tambang Freeport Berpotensi Longsor

Pemerintah meminta kepada Freeport untuk tetap menjaga aktivitas pertambangan.

Aksi mogok kerja yang digelar ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pemerintah. Berhentinya produksi tambang juga berpotensi menimbulkan bencana seperti longsor bahkan juga banjir bandang. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan perusahaan tetap beraktivitas.

“Pemerintah mengambil langkah-langkah dan berkoordinasi dengan perusahaan untuk mengantisipasi potensi gangguan dampak lingkungan teknis di areal tambang, seperti longsor atau bahkan banjir bandang,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, di Jayapura, Sabtu jelang tengah malam.

Pemerintah meminta kepada manajemen Freeport untuk tetap menjaga aktivitas pertambangan tetap berjalan. Hal ini dilakukan agar potensi bencana yang timbul bisa dicegah atau dihindari.

Menurut Darwin, permasalahan tenaga kerja yang saat ini terjadi memang mengganggu produksi Freeport. Kementerian telah melakukan langkah-langkah penyelesaian serta menetapkan kebijakan.

“Antara lain telah menugaskan salah satu staf ahli menteri dan direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk menjaga peralatan produksi dan fasilitas tambang lainnya, menghindari terjadinya potensi bencana,” kata menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu.

Secara teknis, Dirjen Pertambangan Thamrin Sihite, yang juga hadir menjelaskan, berhentinya kegiatan pertambangan berdampak pada pengelolaan lingkungan serta keselamatan kerja di areal tambang. Terutama kegiatan peledakan hulu.

“Jika ini tiba-tiba dihentikan bisa mengakibatkan struktur air terganggu yang berpotensi menimbulkan terjadinya longsor atau banjir bandang,” kata Thamrin. Bila kemudian banjir bandang terjadi, sambungnya, sangat berdampak pada warga yang tinggal di hilir areal tambang.

“Sekalipun ada waduk di areal tambang, tapi karena sistem airnya sudah rusak, akan menimbulkan luapan air yang besar. Tentu akan menghantam permukiman di hilir. Jadi, pemerintah dan Freeport mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang ekstrem, dengan mengambil langkah-langkah teknis,” kata dia.

Kementerian Energi bukan hanya berkoordinasi dengan Freeport dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan teknis yang terjadi akibat berhentinya aktivitas tambang, tapi juga dengan semua pihak terkait. “Rapat yang kami gelar selain mengundang perusahaan juga Muspida Papua serta tokoh-tokoh agama,” kata Darwin.