Meningkatkan Denyut Ekonomi Batam
Dilaporkan: Setiawan Liu

Sebagai pengusaha, Hengky selalu optimis dengan prospek ekonomi Kepri, khususnya Batam. Bahkan ia yakin, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo akan meresmikan jembatan Batam Bintan (Babin) sebelum berakhir masa jabatannya, 2024. Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa baru kunjungan beberapa hari yang lalu (23/4). “Pak Suharso baru sebatas survei, dan tindak lanjutnya untuk segera lelang proyeknya. Anggarannya multi-years contract pada pertengahan tahun depan. Dana pembangunan sebesar Rp 7,1 triliun,” kata ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Tanjungpinang.
Pembangunan Jembatan Batam Bintan ini telah masuk ke dalam salah satu proyek pembangunan strategis nasional. Sehingga Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang nantinya bakal menghubungkan pulau Batam dan Bintan.

Kilas balik, ketika presiden ke-2 RI, alm. Soeharto (Maret 1967 – Mei 1998) meminta BJ Habibie mengambil alih pengembangan Batam dari Pertamina pada tahun 1973. Habibie ingin pengembangan Batam dilakukan dengan caranya sendiri dan Soeharto menyetujuinya. Untuk bisa mengalahkan Singapura, luas Pulau Batam yang hanya 75 persen dari negara tersebut harus ditambah. Makanya dia memperluas daerahnya ke pulau lain di sekitarnya yakni Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, dengan membangun enam Jembatan Barelang. Merespon hal, anggota DPD MPR RI dari Kepri, Richard Pasaribu menilai bahwa denyut ekonomi Batam harus dibarengi dengan infrastruktur, terutama pelabuhan. Selama ini, pelabuhan Singapura yang paling besar dan padat di kawasan Asia Tenggara. Port of Singapore senantiasa menempati peringkat kedua dan ketiga sejak tahun 2008. Hebatnya lagi, Singapura merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah paling kecil. “Kondisi Batam, tidak ada kilang minyak. Sementara potensi minyak dari kabupaten Natuna, Anambas, (akhirnya) dibelokan ke Singapura yang punya kilang. Kondisi Batam, bagaimana bisa bersaing dengan PSA International Pte Ltd. Singapura (salah satu operator pelabuhan terbesar di dunia), kalau belum ada pelabuhan,” kata alumni SMA Negeri 2 Jakarta Barat dan Universitas California, Berkeley USA.
Tambah lagi, minyak ataupun beberapa hasil bumi dari Sumatera Selatan, ternyata ditampung di Singapura. Pebisnis di Singapura menikmati nilai tambah (value addition) dari pengolahan sumber daya alam (SDA) termasuk minyak dari Indonesia. “Kita belum menerapkan penciptaan value addition (nilai tambah). Batam, seharusnya ada dua infrastruktur ini sehingga ada multiplier effect, mempengaruhi devisa negara,” kata penasehat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) DPD Kepri.
Kalau ada sepuluh kapal ke Singapura, seharusnya minimal satu atau dua singgah ke Indonesia, khususnya Batam. Ia mengaku pernah menyampaikan berbagai usulan untuk peningkatan denyut ekonomi Batam kepada pemerintah pusat. “(pembangunan) pelabuhan butuh Rp 25 triliun, pembangunan kilang minyak, Rp 150 triliun. Kita sudah menghabiskan triliunan rupiah, digunakan hanya untuk usir pandemi covid. Berarti kita bisa membangun infrastruktur di Batam, Kepri. Transhipment atau galangan kapal sudah ada, given. Pariwisata sudah mulai dikembangkan. Tapi potensi yang ada di depan mata, harus diakomodasi juga,” kata Richard.
Pemerintah pusat melihat Batam sebagai titik kecil saja. Karena bagi Indonesia secara keseluruhan, Batam hanya satu dari ratusan masalah. Padahal Batam sudah menciptakan potensi devisa, tapi perlu ditingkatkan. Pulau Batam sangat unik, karena hanya satu-satunya di Indonesia. Tidak ada pulau lain di Indonesia dengan berbagai keunikan dan prospek ekonominya. Batam bukan seperti pulau Buton (Sulawesi Tenggara), kepulauan Seribu (Jakarta Utara), pulau Madura (Jawa Timur). Batam identik dengan Singapura, tapi Singapura sudah optimal. “Batam hanya 5-10 persen dari Singapura. Ini harus menjadi kebijakan pemerintah. Kalau ada anggapan ‘Singapura tidak suka (kalau Batam maju),’ itu urusan dia. Bahkan dia (Singapura) juga berharap ada pembatalan pembangunan,” kata Richard.















