Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap jangan sampai terjadi gangguan pada kesiapan pihak kepolisian untuk pengamanan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan Desember 2015 karena kurangnya anggaran.
“Pada prinsipnya kepolisian siap mengamankan pilkada, tetapi siap mengamankan juga jangan sampai kekurangan anggaran sehingga mengganggu ke depannya,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (29/6).
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa kepolisian dan Kementerian Keuangan sudah membicarakan kesiapan anggaran ini serta apakah dibutuhkan payung hukum atau tidak.
“Kemenkeu dan kepolisian sudah bertemu, katanya butuh peraturan presiden karena harus menggunakan pos anggaran pada tahun 2015,” ujarnya.
Kendati demikian untuk anggaran KPU, Tjahjo mengaku sudah selesai dan Naskah Perkanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya sudah diteken semua oleh 269 daerah. Namun, terkait anggaran pengawasan Pilkada Serentak, katanya, masih terdapat 35 daerah yang masih dalam proses penandatangan NPHD.
“Masih ada 35 daerah yang masih memproses NPHD untuk anggaran pengawasan pada bawaslu. Kita tetap update, mudah-mudahan cepat selesai,” ujar dia.
Sebelumnya, Tjahjo mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 masih bermasalah. Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah menganggarkan dana pengamanan pilkada serentak.
“Yang jadi masalah adalah anggaran pengamanan pilkada karena tidak semua daerah menganggarkan,” ujar Tjahjo sebelum rapat kerja gabungan antara Komisi II dan III dengan Mendagri, Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Karena itu, menurutnya, rapat gabungan akan membahas salah satu masalah anggaran keamanan. Dia berharap masalah ini bisa diselesaikan dan tak mengganggu penyelenggaraan pilkada. [SP / IM )
Related Posts
