Makodam Jaya Dibanjiri Karangan Bunga, Fadli Zon: Buang-buang Uang, Model Zaman Ahok

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi banyaknya karangan bunga yang dikirimkan ke Makodam Jaya, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Fadli Zon menganggap dengan mengirimkan karangan bunga sama saja membuang uang.

Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya @fadlizon pada Senin (23/11/2020).

Bahkan ia juga menyebut pengiriman karangan bunga itu sama halnya pada zaman Ahok.

“Ketimbang buang-buang uang untuk karangan bunga model zaman Ahok lalu, mending dikasih untuk mereka yang membutuhkan. Salam akal sehat,” tulisnya.

Diberitakan sebelumnya ratusan karangan berisi dukungan terhadap TNI-Polri dalam upaya penegakan protokol kesehatan memadati Makodam Jaya, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Karangan bunga tersebut ditempatkan di depan Makodam Jaya.

Selain itu karangan bunga yang jumlahnya cukup banyak itu juga ada di akses jalan menuju Makodam Jaya.

“Lawan dan Tindak Para Penyebar Covid-19 dan Covidiot!!,” begitu isi tulisan salah satu karangan bunga dari Komunitas Seniman Kota Tua.

“Kami Rakyat Cinta NKRI selalu mendukung Kodam Jaya,” isi tulisan karangan bunga lainnya dari Group Milenial Bisnis Online se-Jabodetabek.

Menanggapi hal tersebut, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya mengapresiasi bentuk dukungan yang diberikan masyarakat terhadap tindakan aparat selama ini.

“Saya lihat itu ada bunga-bunga ucapan selamat kepada pangdam dan kapolda tentunya, di situ ada TNI-Polri. Dukungan itu tidak hanya sekedar untuk TNI saja, tapi polisi juga,” ucap Dudung, Senin (23/11/2020).

Dudung menambahkan pihaknya bersama unsur polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menciptakan rasa aman.

“Kami minta dukungan itu untuk melaksanakan tugas. Saya dengan kapolda di Jakarta ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Dudung.

Selain itu jangan sampai momentum penurunan baliho dan spanduk Rizieq Shibab yang telah dilakukan sekarang ini, berhenti ditengah jalan demi memberikan rasa aman.

“Kalau istilah dalam dasar-dasar serangan itu momentum serangan jangan sampai terhenti. Jadi terus kita lanjutkan tugas ini, yang penting untuk kepentingan rakyat khususnya di Jakarta,” tegas Dudung.

Sudah turunkan ribuan spanduk dan baliho

Menurut Dudung, hampir 1.000 baliho dan spanduk Rizieq Shibab telah diturunkan oleh anggota Kodam Jaya dari sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta.

“Kurang lebih ada sekitar 900an di DKI,” ujar Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman

Dudung menegaskan jumlah tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya masih berupaya untuk melakukan penurunan baliho dan spanduk.

“Masih berlanjut, momentum serangan jangan berhenti, masih banyak. Saya masih banyak pengaduan dari masyarakat, ini belum dicopot,” ungkap Dudung.

Selain itu upaya penurunan baliho dan spanduk yang dilakukan personel Kodam Jaya tidak hanya menyasar pihak tertentu saja.

“Kita menurunkan poster bukan FPI saja, bukan Habib Rizieq juga. Kalau poster-poster yang lain juga kalau tidak sesuai aturan, kita turunkan,” ungkap Dudung.

Menurut Dudung pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat Polda Metro Jaya menurunkan sejumlah baliho dan spanduk yang bermasalah.

Apabila ada pihak-pihak yang nekat kembali memasang baliho dan spanduk, aparat berwajib tidak akan segan mengambil tindakan tegas.

“Pasti, udah pasti kita tangkap nanti dengan kapolda,” tegas Dudung.

Didorong ‘bersihkan’ baliho Habib Rizieq se-Indonesia

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan jajaran TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

“Jangan kasih kendor dan TNI harus menghabisi gerakan gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya,” kata Neta kepada Warta Kota, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya, IPW melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua  baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane (Istimewa)

“Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secara provokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia.

“Kedua, Rizieq juga mengajak ‘pemenggalan kepala’. Dua pernyataannya yang sangat provokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI,” papar Neta.

Ucapan Rizieq itu, kata Neta, seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini.

“Rizieq dan pengikutnya sudah semau gue terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho dimana-mana tanpa izin.

“Bahkan polisi dan satpol PP tidak berani menindaknya,” ujar Neta.

“Sangat ironis, seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa ini saja tidak searogan Rizieq, dengan menebar baliho tanpa izin dimana mana, di seluruh negeri,” tambahnya.

 

Ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, menurut Neta, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebur.

“Sebab negeri ini bukan hanya milik Rizieq semata tapi milik segenap rakyat.

“Jadi jangan biarkan Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa siapa dan bukan pendiri negeri ini,” kata Neta.

Menurutnya, tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti satpol PP dan Polri tidak bergerak mengendalikan situasi.

“Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP atau operasi militer selain perang, TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI,” kata Neta.

Apalagi, menurut Neta, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikapnya yang provokatif mengancam keutuhan NKRI.

 

“Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI,” katanya.

Karenanya IPW menilai, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya.

“IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho-baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya.

“Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya. Jadi apa yg dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya,” kecam Neta.

Sebab kata dia, Indonesia adalah negara hukum, dimana semua pihak harus taat kepada hukum.

“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini.

 

“Padahal tujuannya untuk memprovokasi dan memecah-belah NKRI,” katanya.

Sebab itu, menurut Neta, IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan “memenggal kepala”, TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada polri.

IPW katanya juga mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di negeri ini harus melalui jalur dan cara yang tepat.

“FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden.

“Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecah-belah umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan,” kata Neta.( WK / IM )