Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menggubris peringatan dari panitia khusus hak angket KPK perihal wacana penjemputan paksa dengan menggandeng kepolisian. Wacana ini dicetuskan lantaran pimpinan KPK berulang kali tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih melakukan kajian serta pendalaman lebih lanjut mengenai keabsahan pengguliran hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut.
“Saya kira kepolisian adalah teman-teman penegak hukum yang memiliki aturan yang berlaku kita juga sering berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau pihak yang ingin panggil paksa kewenangannya masih dipertanyakan soal keabsahannya kita tentu belum bisa bicara sejauh itu,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/6).
“Kita masih pertimbangkan lebih lanjut keabsahan Pansus itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus hak angket KPK Risa Mariska mengingatkan, KPK dapat hadir apabila telah dijadwalkan untuk dipanggil. Menurut Risa, apabila nantinya terus-terusan tak hadir sampai tiga kali, maka Pansus dapat melakukan pemanggilan paksa dengan meminta bantuan kepolisian.
Sehubungan pembentukan Pansus hak angket KPK, dari sepuluh fraksi di DPR, hanya tiga fraksi yang hingga kini belum mengirimkan wakilnya masuk ke Pansus Angket KPK, yaitu PKB, PKS dan Demokrat. Ketujuh fraksi di DPR yang sudah mengirimkan namanya untuk menjadi anggota Pansus Angket KPK adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan Hanura.( Mdk / IM )
Related Posts
Panggal Paksa itu sangat Perlu karena para Terdakwa Korupsi banyak sekali yang Bandel dan Sok Kuasa, jalan terus KPK dan Polri pantang menyerah Babat Gabis Koruptor dari Bumi Indonesia