Kepentingan Parpol di DPR Lebih Dominan Dibandingkan untuk Rakyat

Pengamat poltik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengemukakan, pemimpin-pemimpin partai politik telah menekan anggota-anggotanya di DPR RI, sehingga fungsi parlemen sebagai artikulator bagi kepentingan masyarakat tidak bisa maksimal.

“Dominasi kepentingan pimpinan partai politik sedemikian besar, sehingga anggota DPR tidak bisa melaksanakan tugas bagi kepentingan rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat secara langsung,” katanya dalam Forum Jumatan di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Dia mengemukakan bahwa ancaman recall yang diterima anggota Fraksi PKB DPR RI, Lily Wahid dan Effendy Choirie atau Gus Choi merupakan contoh nyata betapa kepentingan pimpinan partai lebih dominan dibanding otoritas anggota parlemen yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat.

Keduanya terancam “recall” karena sikap politiknya berbeda dengan garis perintah pimpinan partai politik saat pengambilan keputusan mengenai usul pengguaan hak angket mafia perpajakan.   Ancaman dan tekanan pimpinan partai politik kepada anggota DPR mengakibatkan anggota DPR takut menyuaran aspirasi rakyat atau tidak berani menyatakan sikap walaupun hal itu sesuai aspirasi konstituen.

Dengan keharusan mengikuti seluruh keinginan dan kepentingan pimpinan partai politik, maka pemilu untuk memilih secara langsung anggota DPR, tidak berarti apa-apa. Boni mengemukakan, semestinya partai politik berubah karena sistem pemilu sudah berubah.

Terkait koalisi dan isu perombakan kabinet, Boni berpendapat bahwa hak prerogatif bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan mitra-mitra koalisinya. Saat ini sudah banyak alasan bagi SBY untuk bertindak lebih tegas terhadap mitra koalisinya yang dinilai melanggar kesepakatan.

Dengan mantan suara rakyat pada pemilu lalu yang besar, kata dia, SBY memiliki otoritas politik yang kuat untuk menentukan langkah-langkah pembenahan terhadap koalisi