Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, mengakui, biaya pengamanan pilkada serentak masih mengalami kekurangan senilai Rp 564 miliar. Dari total anggaran sebesar Rp 1.12 triliun yang diajukan, baru 49,95 persen yang telah dipenuhi.
“Polri mengajukan anggaran Rp 1.127 triliun. Namun anggarannya baru Rp 563 miliar atau 49,59 persen. Sehingga, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 50,05 persen atau Rp 564 miliar,” ujar Badrodin saat rapat konsultasi gabungan antara pemerintah dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Badrodin mengungkapkan, Kapolda dan Kapolres di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk menyelesaikan masalah anggaran ini. Pasalnya, kata dia, UU Pilkada telah mengamanatkan biaya penyelenggaraan pilkada serentak dibebankan pada APBD dan dapat didukung APBN.
“Hingga saat ini, Kapolda Kapolres sedang berkoordinasi dengan Gubernur Bupati Walikota soal dana pengamanan pilkada,” kata Badrodin.
Lebih lanjut Kapolri menambahkan, pihaknya telah menyusun pola pengamanan dengan mengedepankan penugasan oleh polda setempat untuk menangani permasalahan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tak diinginkan, lanjut dia, Polri telah mengusulkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN.
“Besarnya Rp 54.921.094.850, yang terdiri atas anggaran pergeseran pasukan dari back up polda terdekat ke polda yang terjadi peristiwa sebesar Rp 22.532.202.000. Serta Rp 32.388.892.850 untuk pergeseran dari Mabes Polri ke polda atau polres,” jelas Badrodin.
Dalam rangka mengamankan Pilkada, Polri akan menerjunkan 135.263 personel yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dan provinsi untuk pengamanan 269 daerah yang melakukan Pilkada serentak pada 9 Desember nanti. Selain itu, Mabes Polri juga akan menerjunkan 3.929 personel yang siap membantu.
Sementara, untuk menghadapi kontijensi, Polri akan menyiapkan 44.750 personel, terdiri atas 29.150 personel polda yang di bawah kendali operasi (BKO) serta 15.600 personel satuan Brimob di jajaran polda.
Badrodin mengungkapkan, Polri sudah mempersiapkan pola pengamanan dan mengklasifikasikan tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti di tiap TPS.
“Klasifikasi tersebut disesuaikan antara bobot ancaman dengan jumlah personel yang akan disiapkan,” ujar Badrodin.
Dia menerangkan, pola perbandingan yang digunakan yakni dua anggota Polri ditambah sepuluh linmas menjaga lima TPS untuk klasifikasi TPS aman. Sedangkan, untuk klasifikasi TPS rawan I, akan dijaga oleh dua anggota Polri dan empat linmas. Sedangkan, untuk TPS rawan II akan dijaga dua Polri, dua linmas untuk satu TPS.
“Untuk personel linmas yang terlibat belum ditentukan karena masih menunggu jumlah TPS yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu,” kata Badrodin.( SP / IM )
Related Posts
