Kapolri Jenderal Idham Azis merotasi perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polda Kepulauan Riau (Kepri). Jabatan Kapolres Natuna turut diganti dalam rotasi sesuai Surat Telegram Nomor ST/387/II/KEP./2020 tanggal Senin 3 Februari 2020 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri, Irjen Eko Indra Heri.
Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto dipromosikan menjadi Kapolres Asahan. Posisi Kapolres Natuna diisi oleh AKBP Ike Krisnadian yang sebelumnya menjabat sebagai Direskrimum Polda Kepri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, rotasi Kapolres Natuna tidak terkait unjuk rasa warga menolak Natuna dijadikan tempat karantina WNI yang dipulangkan dari Wuhan, Hubei, China.
“Nggak ada,” tutur Argo saat dikonfirmasi, Selasa (4/2).
Selain itu, dalam Surat Telegram Nomor ST/388/II/KEP./2020, Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho dipromosikan menjadi Kabagwatpers Rosdim Polda Kepri. Posisi Kapolres Lingga diisi oleh AKBP Boy Herlambang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bintan.
Karo Binkar SDM Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, rotasi jabatan menjadi hal biasa dalam tubuh Polri.
“Mutasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai penyegaran, regenerasi, tour of area dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi menuju SDM yang unggul dan promoter,” tutur Dedi saat dikonfirmasi.
Warga Tolak Natuna Dijadikan Tempat Karantina WNI dari China
Pemerintah sebelumnya memutuskan Kabupaten Natuna sebagai tempat karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, lokasi awal munculnya wabah virus Corona. Namun, warga Natuna menolak keputusan tersebut.
Eni Sayaroh, warga Natuna, salah satu yang keberatan. Menurutnya, pemerintah secara mendadak memutuskan Natuna sebagai lokasi karantina. Keputusan ini bahkan berujung demonstrasi.
“Otomatis kan masyarakat terkejut dan ibaratnya (takut) dengan virus Corona sendiri ya,” kata Eni, Jakarta, Minggu (2/1).
Warga Sungai Hulu, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna itu menganggap apa yang dikatakan pemerintah ihwal kondisi penampungan karantina juga mengada-ada. Pasalnya pemerintah mengatakan bahwa lokasi itu jauh dari pemukiman warga. Padahal kenyataannya hanya berjarak sekitar satu kilometer saja.
“Padahal kita itu jaraknya, mas bisa dicek di Google Map ya. Itu kita sekitar satu kilometer dari penduduk ke tempat (karantina),” ucap dia.
Belum lagi kemp karantina di sana juga hanya sebuah hanggar pesawat yang diberikan tenda-tenda.
Warga, menurut Eni, juga merasa kecewa karena pemerintah mengatakan pemilihan Natuna sebagai tempat karantina didasarkan pada meminimalisir sebaran virus mematikan tersebut. Padahal menurut dia, warga Natuna juga manusia yang perlu dilindungi.
“Bahkan kami di sini pendidikan diliburkan selama dua pekan ke depan. Otomatis kan proses belajar mengajar terhenti,” jelas dia. Di samping itu, aktivis seperti Posyandu baik untuk balita maupun lansia diliburkan.
Warga juga heran kenapa seakan-akan warga Natuna dikorbankan. Pasalnya di Natuna fasilitas kesehatan, termasuk karantina jauh tertinggal dibandingkan Jakarta atau Jawa pada umumnya.
Dia mengkhawatirkan akan kurang memadainya fasilitas dimaksud bisa membuat virus yang mematikan itu keluar ke sekitar wilayahnya. Terlebih lagi, kata Eni persediaan masker di tempatnya susah ditemukan.
“Kami saja di apotek-apotek masker tidak ada. Dari pemerintah ada, tapi mereka kan sedikit. Satu orang belum tentu mendapatkan,” jelasnya.
Eni pun menceritakan, mayoritas warga di sana menolak kemp karantina tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan aksi demonstrasi sejak Sabtu, 1 Februari hingga Minggu tadi, 2 Februari 2020.
“Jadi Sabtu kan dari rapat dengan anggota dewan (setempat) bersama-sama ke bandara,” ungkap dia.( Mdk / IM )
Related Posts
