Jika Terjadi Konflik Sosial, Lembaga Survei Harus Bertanggung Jawab

[JAKARTA] Lembaga survei harus bertanggung jawab jika akibat tindakan yang dilakukannya memicu konflik sosial. 

“Saya mengimbau kepada lembaga survei yang melakukan quick count harus mempertanggungjawabkan hasil quick count secara ilmiah. Jangan main-main dengan data quick count. Karena jika terjadi konflik sosial akibat perbedaan data, maka lembaga tersebut tidak hanya sekadar mempertanggung jawabkan secara ilmiah, tapi harus mempertanggung jawabkan juga secara hukum. Lembaga survei harus mengawal proses demokrasi, bukan menodai proses demokrasi,” kata Peneliti Senior Indonesian Public Institute  (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Rabu (9/7). 

Karyono Wibowo menegaskan, ada kepentingan antara lembaga survei tertentu dengan salah satu pasangan capres melalui quick count untuk mendeligitimasi kemenangan Jokowi-JK. 

“Saya pribadi sebagai salah satu orang yang menekuni bidang riset, cukup memahami bagaimana menilai hasilquick count yang lebih bisa dipercaya. Saya juga mengenal sebagian orang di lembaga yang melakukan quick count itu dan cukup memahami mereka.” 

“Maka dalam konteks quick count ini, saya kurang percaya ada perbedaan metodologi. Justru saya cenderung melihat ada kepentingan antara lembaga survei tertentu dengan salah satu pasangan capres melalui quick countuntuk mendeligitimasi kemenangan Jokowi-JK,” katanya. [L-8]