Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan memberhentikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman pada Senin, 21 Juli 2014. Pemberhentian ini dipertanyakan banyak pihak karena Jenderal Budiman baru akan mengakhiri masa jabatan pada 25 September mendatang.
Pemberhentian ini menimbulkan tanda tanya ihwal penyebabnya. Sebagian kalangan menduga apakah pemberhentian ini berkaitan dengan perbedaan yang kerap terjadi antara Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan KSAD Jenderal Budiman dalam menyikapi beberapa kasus.
Dalam catatan Tempo, misalnya, keduanya terlihat tak seirama dalam kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mencuat menjelang pemilihan presiden lalu. Jenderal Budiman saat itu bertindak tegas dengan memerintahkan pengusutan tuntas terkait kabar anggota Babinsa yang mendatangi rumah-rumah warga di Jakarta Pusat dan mengarahkan warga mendukung calon presiden tertentu.
Bahkan, Markas Besar TNI Angkatan Darat menjatuhkan hukuman penjara bagi anggota bintara pembina desa, Kopral Satu Rusfandi. Rusfandi sehari-hari bertugas di Komando Rayon Militer Kecamatan Gambir. Dia dinyatakan bersalah lantaran dinilai mengambil alih pekerjaan yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum.
Namun, keterangan dari TNI AD berlawanan dengan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Pada 8 Juni 2014 lalu, Moeldoko menyebut kabar adanya Babinsa yang menyuruh warga memilih salah satu capres tertentu tidak benar alias tak terbukti. Jenderal Moeldoko memastikan tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Babinsa baik dalam kasus di Cideng, Sumedang, Jakarta Pusat, maupun tempat-tempat lain.
Selain itu, pada Mei lalu santer dikabarkan Jenderal Budiman telah bertemu dengan Megawati ataupun Puan Maharani untuk membicarakan kemungkinan menjadi calon wakil presiden bagi calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo. Hal ini dianggap sebagai langkah tak netral dari Jenderal Budiman sebagai bagian TNI. Namun, Jenderal Budiman sendiri membantah kabar tersebut.
Di sisi lain, kabar tentang upaya Moeldoko mendekati kubu PDI Perjuangan pun santer terdengar di lingkungan Istana. Banyaknya manuver di kalangan petinggi militer ini pula yang membuat Presiden mengumpulkan mereka dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan. “Saya panglima tertinggi,” kata SBY ketika itu untuk menegaskan posisinya.
Presiden SBY sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab diberhentikannya Jenderal Budiman. Kabarnya, Panglima TNI saat ini telah menyorongkan tiga nama sebagai pengganti Jenderal Budiman. “Pemberhentian KASAD murni keputusan Presiden,” kata Moeldoko. Ia membantah spekulasi politik seputar pergantian itu dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah di organisasi TNI.
Related Posts
Kalau benar Budiman Tidak Bersalah maka artinya SBY dan Moeldoko itu tidak Fair alias juga Tidak Jujur dengan mengganti atau sekalipun memecat Budiman, itu sama artinya bahwa SBY dan Moeldoko sama seperti Wowo Diktator !!! Payah deh kalau gitu Indonesia ini, masih terjadi Kekuasaan sewenang wenang !!!
memang budiman usianya sudah lebih dari 56, sudah saatnya pensiun. Lagian kan sudah bintang 4, apalagi yang perlu dikejar ? Karir sudah sampai dipuncak.
masa Pensiun Budiman tersisa 2 bulan saja, mengapa harus di Ganti sekarang ? kalau Tidak sampai berbuat suatu yang keterlaluan tunggu saja sampai September, mengapa harus Mempermalukan Calon Pensiunan Negara ??? setidaknya hargailah Tugas yang pernah di embannya sebagai Putra Bangsa…..