Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menunjuk Rini Mariani Sumarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Rini tercatat memiliki harta sebesar Rp 48 Miliar dan hutang sebesar US$1.236.000. Harta Rini itu diketahui berdasarkan catatan laporan harta kekayaan di situs KPK, Senin (27/10). Rini terakhir melaporkan hartanya pada 8 Desember 2004 pada saat dia usai menjabat sebagai Menteri.
Dalam catatan itu, Rini diketahui memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah yakni di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 28.505.998.000.
Rini diketahui memiliki harta bergerak mencapai Rp 3.393.000.000. Harta itu terdiri dari 8 unit kendaaan roda empat dari berbagai merek. Untuk harta bergerak lainnya, Rini memiliki aset berupa batu mulia, barang seni dan antik, logam mulia, dan benda bergerak lainnya senilai Rp 1.077.000.000 dan US$ 214.000.
Rini juga tercatat memiliki surat-surat berharga yang nilainya mencapai Rp 75.704.671.316. Tak hanya itu, Rini juga tercatat mempunyai hutang sebanyak Rp 66.133.280.000 dan US$1.450.000. Hutang itu meningkat dari laporan sebelumnya yakni sebesar Rp 41.134.000.000.
Harta yang dilaporkan pada 8 Desember 2004 itu menurun dibanding pada saat dia melaporkan harta sebagai Menteri pada 3 September 2001 yakni sebesar Rp 73.987.804.608 dan US$351.361.
KPK sebelumnya melansir sejumlah nama calon menteri yang diberi tanda kuning dan merah. Tanda ini menunjukka jika nama itu tidak bisa menjadi menteri.
“Begitu. Jadi antara merah dan kuning itu sama. Kadarnya, kalau merah satu tahun jadi tersangka kuning dua tahun. Jadi Tidak ada yang boleh jadi menteri,” kata Ketua KPK Abraham Samad, Rabu (22/10) lalu.
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen juga mengakui ada nama menteri yang sebelumnya diberi catatan merah dan kuning oleh KPK. Namun, Zulkarnaen enggan merinci siapa saja anggota kabinet kerja yang bertanda merah dan kuning itu.
“Ada,” jawab singkat Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Rini tercatat pernah diperiksa oleh KPK terkait peyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Penulis: Firman Qusnulyakin/FQ
Related Posts
semoga saja Rini Tidak Menjadi Terdakwa