Ini Alasan Golkar Ajukan Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Mahyudin

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

DPP Golkar menyetujui Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pergantian tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kader Partai Golkar yang menginginkan adanya keterwakilan perempuan di pimpinan MPR. “Ini hanya pergantian biasa-biasa saja di dalam Partai Golkar, di samping memang ada aspirasi bahwa pimpinan MPR mesti ada perempuan juga,” ujar Ace saat ditemui seusai rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018) malam.

Ia memastikan, usulan pergantian tersebut tidak akan menimbulkan konflik di internal partai. Menurut Ace, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah berbicara dengan Mahyudin. Mahyudin, kata Ace, telah memahami alasan partai terkait pergantian posisinya sebagai wakil ketua MPR. “Ketum sudah berbicara dengan Pak Mahyudin.

Pak Mahyudin bisa memahami apa yang menjadi alasan partai meminta kepada beliau untuk mendapatkan penugasan lain,” kata Ace. (Baca juga : Rapat Pleno Golkar Setuju Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR) Ace mengatakan, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus akan segera mengirimkan surat usulan pergantian ke Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan surat usulan tersebut akan disampaikan. “Saya belum tahu (kapan surat usulan dikirimkan), mungkin bisa besok Pak Sekjen menyerahkan surat itu,” tuturnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan nama Titiek Soeharto sebagai salah satu pimpinan MPR dari fraksi Partai Golkar.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato di pelantikan pengurus pimpinan pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Minggu. “Dalam periode ini saya mengusulkan kader perempuan dari Partai Golkar di MPR, kita dorong Mba Titiek untuk mengisi pimpinan MPR,” ujar Airlangga di kantor DPP.  ( Kps / IM )