Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, hingga saat ini, Presiden masih meminta agar rencana pembangunan tujuh proyek Kompleks Parlemen dikaji kembali. Kondisi ekonomi, menurut dia, harus turut dijadikan pertimbangan dalam melakukan kajian.
“Presiden beri arahan minta dikaji kembali karena dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini, tidak elok bila kemudian beban negara yang seharusnya bisa digunakan di tempat lain menjadi apa yang direncanakan,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Pramono menambahkan, tujuh proyek ini juga tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Menurut Pramono, hal tersebut yang menyebabkan Presiden menolak menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek seusai acara rangkaian sidang tahunan DPR pada 14 Agustus lalu.
Saat itu, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya meminta Jokowi untuk menandatangani prasasti tujuh proyek itu. Prasasti juga sudah disiapkan di Museum DPR, yang menjadi salah satu tempat yang akan dibangun ulang. Namun, Jokowi hanya meninjau lokasi museum tanpa menandatangani prasasti yang telah disiapkan.
“Tentunya tidak boleh Presiden sebagai kepala pemerintahan melakukan sesuatu yang suatu hari bisa timbulkan pertanyaan dari publik,” ucapnya.
Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.( Kps / IM )
Related Posts
