Jokowi minta daerah mempercepat penyerapan anggaran.
Presiden Joko Widodo mengundang seluruh gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 24 Agustus 2015.
Mereka dikumpulkan untuk diberikan arahan dalam menyikapi perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini. Sebelum memberikan arahan, Jokowi menegaskan bahwa perlambatan ekonomi ini tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara lain.
Bahkan, dari mereka ada yang lebih berat. Krisis ini, kata dia, akibat dari krisis Yunani, kenaikan suku bunga di Amerika, depresiasi Yuan dan masalah antara Korea Selatan dan Korea Utara.
“Maka dari itu, hal-hal tersebut perlu kita apresiasi bersama. Semua harus punya pemikiran yang sama, dan kepatuhan terhadap garis yang nanti kita sampaikan,” kata Jokowi.
Baca juga: Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ini Langkah Kemendagri
Dia meminta agar semua gubernur, kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan di luar garis yang sudah ditetapkan. “Semua kita sudah berikan garis, kemudian ada yang masih di luar garis,” ujar dia.
Jokowi menegaskan, semua aspek pemerintah harus ingat satu tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu hanya dapat tercapai jika punya perekonomian yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sementara pertumbuhan ekonomi yang baik itu ditopang oleh banyak hal seperti APBN, APBD, BUMN dan investasi swasta.
“Artinya, kalau belanja, spending goverment baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak. Itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi,” kata dia.
Namun, kata Jokowi, pemerintah saat ini memiliki kendala dalam penyerapan anggaran, baik di APBN, APBD dan BUMN.
“Oleh karena itu, kita bertemu mencari jalan ke luar,” ujar dia.
Sebab, sampai akhir Agustus ini, penyerapan anggaran baru 20 persen. ( V V / IM )
Related Posts
