JAKARTA, – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR merasa kecewa dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah atas rencana rapat kerja lanjutan pembahasan RUU BPJS yang dijadwalkan siang ini, Jumat (15/7/2011).
Pansus merasa pemerintah sudah melecehkan DPR dengan pembatalan rapat ini karena alasan akan mengikuti sidang kabinet.
“Ini penghinaan terhadap DPR yang artinya penghinaan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” ujar anggota Pansus, Rieke Diah Pitaloka, dalam keterangan pers di ruang rapat Komisi IX DPR, Jumat siang.
Politisi PDI-P itu mengatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari kekecewaan ini. Menurut dia, dalam rapat kerja tadi malam, Kamis (14/7/2011), tak ada keberatan dari pemerintah untuk melanjutkan rapat pada Jumat siang ini. Bahkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana sebagai juru bicara pemerintah sendiri yang meminta rapat diskors dan dilanjutkan besok siang.
Selain itu, pemberitahuan hanya disampaikan melalui faksimile hanya satu jam sebelum jadwal rapat kerja pada pukul 14.00 dimulai. Surat itu pun hanya ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution yang mewakili delapan menteri.
“Masa ditandatangai hanya oleh sekjen mengatasnamakan seluruh menteri. Republik ini luar biasa sekali,” katanya.
Anggota pansus lainnya dari Fraksi PDI-P, Sri Rahayu, menambahkan, ia sudah jengkel sejak rapat kerja tadi malam karena pemerintah bersikeras tak mau menyetujui transformasi menyeluruh sesuai dengan usulan DPR.
Begitu pembahasan ditunda dan direncanakan rapat selanjutnya untuk mencapai kata sepakat pada siang ini, pemerintah malah membatalkan secara sepihak.
“Faksimile masuk pukul 13.00, itu betul-betul melecehkan pansus. Kalau seperti itu, harus dibicarakan langkah-langkah kita. Saya bukan menyalahkan pimpinan, begitu ada faksimile, ditunda saja, tanpa ada langkah-langkah yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Rapat kerja lanjutan pembahasan RUU BPJS yang dijadwalkan Jumat siang batal diselenggarakanmenyusul pemberitahuan pemerintah tidak bisa hadir dan minta penjadwalan ulang karena harus mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden.
Related Posts
