Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap santai jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh warga Waduk Pluit. Menurut dia, langkah warga melapor ke polisi lebih bagus dibandingkan mengamuk dan ribut melawan.
“Bagus, enggak apa-apa. Negara hukum harus begitu, daripada ngamuk-ngamuk enggak karuan, ya lapor saja,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Menurut Basuki, apabila Pemprov DKI dinyatakan bersalah oleh aparat kepolisian, maka Pemprov DKI akan membayar semua denda yang harus ditanggung. Kendati demikian, Basuki tak menampik kalau Pemprov DKI juga dapat menuntut warga Waduk Pluit ke pihak kepolisian karena mereka menduduki lahan negara secara ilegal.
Salah satu contoh kasus pidana di Waduk Pluit, menurut Basuki, ada kasus seorang pengusaha kontrakan di lahan Waduk Pluit bernama Teddy. Dia menghasut warga agar tak mau direlokasi ke rusun yang telah disediakan.
Basuki menjelaskan kalau Teddy telah melaporkan Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemprov pun tidak tinggal diam, kemudian menelusuri pajak-pajak yang menjadi tanggungan Teddy.
“Makanya kita juga bisa periksa mobil anaknya semua. Dia beli sekian miliar misalnya, pajak penghasilan yang dia bayar sesuai atau tidak, dan kita juga minta bantuan pajak untuk periksa semua,” tegas Basuki.
Adapun warga Blok G RT 19 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP ke Mapolda Metro Jaya. Mereka tidak terima diperlakukan kasar oleh Satpol PP saat pembongkaran sisi kumuh Waduk Pluit. Selasa ini, mereka melaporkan Jokowi, Basuki, dan Satpol PP.
Mereka membawa barang bukti berupa foto dan video saat kejadian berlangsung dan saat warga bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta tiga bulan lalu. Rencananya, warga yang terluka juga akan melakukan visum setelah selesai membuat laporan.
Related Posts
