Di Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi Dipaksa Tanda Tangan Saat Tengah Malam

Salah satu saksi dari pemohon pada sengketa pilkada Kuantan Singingi, Delfy mengatakan dirinya dipaksa untuk menandatangani berkas rekapitulasi penghitungan suara pada tengah malam. Padahal, petugas KPPSsebelumnya tidak menyuruh dirinya untuk menandatangani rekapitulasi tersebut.

“Selesai rekapitulasi penghitungan suara, saya pulang langsung karena tidak masalah kalau saya tidak tanda tangan. Tapi petugas KPPS tengah malam pukul 00.00 WIB, datang ke rumah saya dan memaksa untuk tanda tangan,” ungkapnya saat persidangan di Gedung MK berlangsung, Jakarta, Senin (1/2/2016)

Delfy yang juga sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1 Indra Putra-Komperensi menduga bahwa petugas KPPS tersebut bukan hanya sebagai petugas namun juga sebagai tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 Mursini-Halim. Hal tersebut dibuktikan olehnya pada status Facebook yang berisi ajakan memilih calon tertentu.

“Saya lihat di Facebook-nya petugas itu, fia tulis kalau dia mendukung pasangan Mursini dan ada ajakan juga kepada pemilih,” tambahnya.

Selain adanya pemaksaan tanda tangan, sengketa pilkada di Kuantan Singingi juga mempersoalkan adanya pemaksaan terhadap pemilih untuk mencoblos pasangan Mursini-Halim dari salah satu perusahaan swasta yang berada disana, jika tidak, maka para pegawai akan dipecat dari perusahaan.

Saksi bernama Muhajir menceritakan sebanyak 60 orang pegawai dibawa ke satu TPS yang sama dengan menggunakan mobil dan duduk berdesakan. Mereka kemudian diminta untuk membawa bukti congkelan mata pada gambar pasangan calon Mursini-Halim.

“Kami disuruh mencongkel matanya saja dan dibawa ke orang yang suruh kami. Setelah itu, baru kami tidak dipecat. Tapi tiga hari kemudian, kami dipecat semua karena tidak membawa bukti,” jelas Muhajir.

Mendengar hal tersebut saksi maupun kuasa hukum pihak terkait tidak mengungkapkan apapun karena mereka nilai hal tersebut berlebihan dan tidak masuk di akal. “Itu semua bohong dan tidak masuk di akal,” kata salah satu saksi pihak terkait.

Diketahui terdapat 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu paslon 1 Indra Putra-Komperensi dengan perolehan 63.196 suara, paslon 2 Mursini-Halim dengan perolehan 63.544 suara dan paslon 3 Mardjan Ustha-Muslim dengan perolehan 32.983 suara.

Pasangan nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan calon yang didukung oleh PPP secara bersamaan untuk menjadi peserta pilkada di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut saksi pemohon, PPP kubu Djan Faridz awalnya sudah memberikan rekomendasi terhadap pasangan Putra-Komperensi, kemudian pada penetapan pasangan calon, pasangan Mursini-Halim juga diterima oleh KPU, padahal menurut saksi, pasangan nomor urut 2 tidak memiliki rekomendasi pada saat mendaftar.

“Makanya saya bingung, kok bisa masuk? Padahal yang direkomendasi di awal hanya miliknya pak Indra saja. Kami sudah protes tapi kata Panwaslu justru kami yang tidak punya legal standing,” ujar saksi pemohon tersebut.

Sengketa pilkada Kabupaten Kuantan Singingi akan dilanjutkan pada Rabu (3/2) untuk mendengarkan saksi dari pihak lainnya sebelum diputuskan oleh MK nasib dari pilkada tersebut. ( Trb / IM )