Demokrat Bergabung dalam Koalisi Bermasalah

[JAKARTA] Bergabungnya Partai Demokrat (PD) dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah cerminan bergabungnya kepentingan elite bermasalah ke dalam satu koalisi. Bergabungnya partai berlambang Mercy itu sebagai keinginan elite bermasalah untuk mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan.

“Bergabungnya Demokrat sekaligus menegaskan bahwa para elite pesakitan yang tersangkut kasus korupsi dan mempunyai kepentingan bisnis ini tidak ingin diganggu gugat kepentingannya,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Irwansyah di Jakarta, Rabu (2/7).

Ia menilai saling mendukungnya para politisi bermasalah dalam satu satu barisan yang besar merupakan gambaran yang tidak menggembirakan buat masyarakat yang punya harapan pada perubahan. Artinya jargon perubahan yang diusung pasangan Prabowo-Hatta hanya retorika belaka. 

Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana menilai bergabungnya Demokrat menunjukkan Jokowi adalah capres yang tidak dikehendaki oleh oligarki politik dan bisnis yang menginginkan status quo dan jaminan ‘survivalitas’ mereka pasca-2014.

Menurutnya, oligarki politik hanya bisa dihadapi dengan kekuatan koalisi yang dibangun bersama rakyat. 

“Kebangkitan kekuatan rakyat melalui voluntarisme sesungguhnya tandanya sudah ada. Mulai dari relawan yang bekerja keras, dan dana gotong royong yang sudah terkumpul hampir Rp 100 miliar. Kekuatan ini tumbuh dengan sendirinya dan akan membuktikan dirinya, apakah kekuatan ini bisa menghadapi oligarki elite dari sisi suara,” katanya.

Ia menjelaskan, dukungan SBY dan Partai Demokrat di tahap akhir putaran kampanye memperkuat indikasi keberpihakan SBY pada pasangan Prabowo dan Hatta sejak awal. Walaupun SBY pernah mengungkapkan akan mengambil posisi netral, namun kenyataannya sinyal keberpihakan telah terbukti ada. 

Dia mencontohkan keberpihakan SBY yaitu tidak adanya sanksi dari Istana kepada pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono yang merupakan asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah. Indikasi lain yaitu kasus dugaan mobilisasi Babinsa TNI AD di beberapa daerah. 

Hal tersebut mengindikasikan telah terjadi penggunaan intelijen dan tentara untuk mendata dukungan sekaligus menggiring dukungan di akar rumput terhadap pasangan tertentu. [R-14/N-6]