Dana Haji Diprediksi Kolaps

JAKARTA – Terus dibukanya penyetoran tabungan haji pada bank-bank yang ditunjuk bukanlah tanpa masalah. Dalam kurun waktu tertentu dana setoran haji itu bakal mengalami kebangkrutan atau kolaps. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memprediksi kebangkrutan nilai dana setoran itu sangat mungkin terjadi jika pemerintah tidak mengelola dana setoran haji sebagai investasi.

“Dana setoran haji itu kan jumlahnya triliyunan rupiah. Dibiarkan dalam bentuk deposito atau sukuk dengan jangka panjang. Itu tidaklah sehat,” ujar JK saat menghadiri peluncuran buku ‘Tangan Tak Terlihat’ karya Anggito Abimanyu, Jakarta, Rabu (5/2). Menurutnya, pola pengelolaan keuangan haji yang diterapkan saat ini sangat berisiko, karena nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS cenderung naik dan tidak memiliki kestabilan yang sangat baik.

Tentu saja dalam kurun waktu tertentu nilai tukar itu mencapai titik yang mengkhawatirkan. Akibatnya uang simpanan haji yang disetorkan jamaah menjadi rendah nilainya pada titik tahun tertentu. “Maka nantinya jamaah semakin sulit memenuhi setoran haji. Dan pemerintah tak siap mensubsidi kekurangan itu dalam jumlah besar,” paparnya di hadapan Ketua Bazanas Didin Hafiduddin, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, dan para direksi bank yang hadir dalam acara peluncuran buku itu.

Politisi Partai Golkar ini mengusulkan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan upaya preventif dengan melakukan dua opsi terhadap situasi itu. Yakni, menurunkan nilai setoran haji dan melakukan investasi dana haji. Dengan begitu kondisi yang dikhawatirkan itu bisa terhindari. Pasalnya, jamaah haji bisa menyetorkan lunas dana haji itu pada situasi ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, pemerintah pun tak khawatir jika terjadi kegoncangan nilai tukar.

“Opsi lainnya pemerintah melakukan investasi yang terbaik menggunakan dana haji tersebut agar bisa menjaga situasi yang tidak diharapkan,” paparnya. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan, memang prediksi ekonomi yang disampaikan JK itu bisa terjadi. Makanya pemerintah berusaha menyimpan dana haji itu dalam bentuk deposito. Sedangkan peluang investasi memang belum memungkinkan.

Soalnya, regulasi tentang pengelolaan dana haji tidak mengatur soal itu, sehingga perlu lebih dulu merevisi regulasi yang berkaitan haji. “Investasi itu memang sangat paling ideal dilakukan. Hanya belum dibenarkan secara undang-undang. Ini kelemahannya. Payung hukum untuk melakukan itu belum ada,” tegasnya. Sebelumnya, Kemenag telah memberlakukan kenaikan jumlah setoran awal ibadah haji dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta.

Menurut Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, kenaikan itu berlaku mulai penerimaan haji pada 2014. Kenaikan setoran awal haji itu karena beberapa penyesuaian perkembangan terhadap kondisi ekonomi dunia dan nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS. Itu mempengaruhi biaya pemondokan dan tiket pesawat. Bunga dari dana setoran awal akan digunakan Kemenag untuk peningkatan kualitas pelayanan jamaah. Akhir tahun lalu, Kemenag juga sudah menetapkan 17 Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). (rko)