Peredaran narkoba di Indonesia semakin menggila. Tak hanya di kalangan anak muda dan remaja saja, tapi juga sudah menyasar aparat. Tak heran jika Presiden Joko Widodomenyatakan Indonesia darurat narkoba dan memerintahkan seluruh bandar narkoba mendapatkan hukuman berat, yakni hukuman mati.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso juga memiliki pendapat yang sama soal peredaran narkoba. Setelah menduduki kursi tertinggi di BNN, Budi menyatakan tak akan segan menghukum siapapun yang terlibat dengan barang haram tersebut, baik itu TNI maupun Polri.
Dalam pernyataannya jelang akhir tahun 2015, Budi meyakini ada aparat yang terlibat dalam penjualan barang haram itu di Indonesia. Bukan hanya TNI/Polri, tapi juga BNN.
“Di BNN ada, di polisi ada, di TNI juga ada,” kata Budi saat berpidato dalam sarasehan di Mapolresta Medan, Selasa (10/11).
Budi menilai ada kepentingan asing ingin menghancurkan Indonesia terkait penyelundupan narkoba ini. Alasannya, ada pihak-pihak yang diduga membiarkan narkoba dalam jumlah besar masuk ke Indonesia.
“Kita tahu narkoba ini paling banyak dari China, Taiwan, Nigeria, ada juga Iran. Dari sana terlihat adanya kepentingan negara luar yang menginginkan kehancuran Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengekspor ke sini, di sini tujuannya. Ini yang nanti harus didalami Lemhanas, TNI, dan dari BIN,” sambung Budi.
Baginya, butuh komitmen bersama agar aparat benar-benar bersih dari kejahatan narkoba. Sejauh ini, Budi mengaku banyak pemasok narkoba yang menargetkan aparat sebagai pemakainya.
“Secara umum anggota TNI, polisi dan BNN juga banyak yang pakai tetap pemasok macam-macam. Ini butuh komitmen bersama bagaimana aparat bersih dan tidak terlibat,” kata Budi usai menghadiri sebuah diskusi di Grand Sahid, Jakarta, Senin (22/2).
Keterlibatan anggota TNI dalam kejahatan narkoba baik sebagai pemakai maupun bandar sering kali terdengar. Mantan Kabareskrim ini mengatakan BNN tidak mengalami kendala maupun halangan untuk mengungkap jaringan meski yang terlibat adalah anggota TNI.
“Tidak ada kesulitan. Yang ada juga kita bangun komitmen bersama. Saya kira enggak masalah,” kata Budi.
Dia melanjutkan, BNN bakal terus memerangi narkoba sampai kedua lembaga penegak hukum tersebut benar-benar bersih dari peredaran narkoba. Bahkan, dia berjanji bakal memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya.
“Harapan kita kan aparat terutama institusi penegak hukum ini bersih. Namun jika masih ada yang mengonsumsi juga ya harus diberi hukuman yang setimpal,” kata Budi di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (22/2).
Menurut Budi, TNI harus lebih giat lagi dengan melakukan penertiban di internal anggotanya. Longgarnya pengawasan, tertutupnya institusi dan mudahnya akses bagi bandar untuk memasok narkoba bagi oknum membuat jajaran BNN kesulitan untuk membongkar jaringan di sana.
“Karena ini menyangkut musuh negara. Maka saya minta komitmen bersama dari para pimpinan TNI untuk bersama mencegah dampak yang lebih luas,” katanya.
Mantan Kabareskrim ini membantah jika pihaknya mengalami kesulitan jika membongkar jaringan di korps militer itu. Alasannya, dia mengaku sudah mendapatkan dukungan penuh dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk membasmi peredaran narkoba di kalangan oknum TNI.
“Beliau (Panglima) sudah kasih kewenangan ke kami. Kapanpun kami bisa masuk ke dalam camp militer untuk melakukan sidak menindak mereka,” katanya.
Wah, Budi sudah tak mau main-main lagi lawan narkoba. TNI pun bakal disambangi ( Mdk / IM )
Related Posts
tanda-tanda awal Kehancuran Negara Indonesia kalau Aparat saja sudah terlibat Narkoba
Sebelum TNI habis kita libas dulu bandar dan pengedarnya jangan sampai terlambat
memang harusnya hukum ditegakan,jangan ragu-rgu semua pengedr narkoba berat harus dihukum mati,kasihan masa depan anak cucu kita . nanti siapa yang menerukan bangsa ini kalau generasi kita sudh rusak
kalo banyak oknum anggota dpr yg telibt kasus korupsi sampai apalagi memakai narkoba ,itu sudah terlaluan. sebaiknya dikeluarkan saja dri keanggotaan dpr ,mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi menjadi wakil rakyat ,mau dibawa kemana negara ini .mengatakan wakil rakyat seperti apa oknum seperti itu .lebih baik badan kehormatan dewan harus tegas dan keluarkan saja oknum anggota dpr seperti itu.