Bongkar bobrok KJP, beranikah Ahok pidanakan orangtua murid?

Niatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu siswa/i tak mampu lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) malah disalahgunakan pemilik. Bukannya menggunakan untuk kepentingan sekolah, KJP justru dianggap ladang duit yang didapat secara cuma-cuma dan bisa dipakai sesuka hati.

Hasil temuan dan laporan yang didapat Disdik DKI, KJP dipakai buat foya-foya karena semula nominal dan waktu penarikan tak dibatasi. Ada yang memakai untuk membeli emas, bensin, cicilan kendaraan sampai karaoke.

“Hal yang terjadi informasi dari Bank DKI terjadi penyalahgunaan kartu yakni dipergunakan untuk melakukan belanja nonpendidikan. Jadi selain untuk beli bensin motor, karaoke, dan beli HP, ada juga yang beli emas,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman, beberapa waktu lalu.

Dia langsung melaporkan penyelewengan ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat. Dia mengusulkan mekanisme penggunaan KJP diubah.

Lalu apa reaksi Ahok, sapaan Basuki dan Djarot?

Keduanya berang. Mereka sepakat mekanisme penggunaan KJP diubah dengan cara membatasi nominal yang ditarik.

Untuk siswa SD penarikan hanya boleh dilakukan dua pekan sekali dan nominalnya tak lebih dari Rp 50.000. Sedangkan siswa SMP dan SMA penarikan dilakukan hanya sepekan sekali dengan nominal yang sama.

“Ini tuh persoalannya otaknya sudah biasa mencuri duit pakai mau narik cash melulu terus ribut, saya sih diamin saja,” kata Ahokgeram.

Senada dengan Ahok, Djarot pun kesal karena dari temuan tim, KJP malah banyak dipakai para orangtua, bukan para siswa/wi.

“Bukan cuma buat karaoke, yang buat beli bensin sampai 700 ribu untuk mobil, perlengkapan alat-alat rumah tangga, kan ketahuan semua. Kalau disalahgunakan kan percuma, ini bukan buat anaknya, tapi orang tuanya,” ucapnya kesal.

Saking marahnya uang bantuan yang diberikan disalahgunakan, Ahok dan Djarot mengancam akan mempidanakan mereka.

Tapi beranikan Ahok dan Djarot membuktikan ucapannya itu?

Ahok mengaku punya bukti. Bukti yang dia miliki itu cukup kuat dan diyakininya para penyeleweng dana KJP tak bisa mengelak.

“Itu hasil temuan, sudah dipanggil nih (orangnya). Kan kita tahu persis, detik berapa saja transaksi kan bisa tahu di banknya. Nah kita panggil orangtuanya nih, ngaku,” ujar Ahok kemarin.

“Jadi dia kayak calo kumpulin semuanya. Nih ada yang belanjain, tuker tunai,” katanya menambahkan.

Dia menyebut beberapa modus yang dipakai di mana sejumlah pemilik KJP berkoordinasi dengan petugas SPBU nakal untuk mencairkan uang, atau mempergunakan dana KJP tersebut untuk membeli emas.

“Yang pom bensin kita sudah ketemu. Ternyata pom bensin itu ada tukang ngisi bensin yang nawarin pemegang KJP buat kumpulin (kartunya). Dia dikasih upah 35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin ambil bensin orang, terus dia chargenya dari kartu KJP orang lain. Pola ini biasanya ada oknum-oknum pom bensin yang main dengan oknum sopir,” tuturnya.

“Kan ada sopir yang dikasih oleh bos nya kartu ATM untuk debit beli bensin. Nah si oknum sopir ini curinya gimana? Mainnya sama orang pom bensin. Jadi ngisinya cuma dikasih cash berapa, selebihnya dia mainin. Nah ini dipakai pola yang sama. Seperti juga yang beli di toko emas. Mereka langsung jual balik, potong dua puluh ribu. Nah ini kita kumpulin kalau dapat kita langsung lapor polisi,” tegasnya.

Ahok menegaskan ancamannya ini tak main-main. Lewat kadisdik, pemegang KJP yang melakukan penyelewengan akan diminta penjelasannya.

“Memang benar mereka menggunakan. Semuanya terekam di rekaman transaksi. Kira-kira ada 20 orang yang menyalahgunakan penggunaan kartunya. Kemarin kita panggil mereka, tapi yang datang cuma 7,” kata Arie.

Dia mengaku belum bisa menyimpulkannya lebih jauh, karena saat ini proses penelusuran masih berjalan.

“Memang ada pemegang kartu yang kasih kartunya, dan dapat uang tunai. Isi kartunya Rp 500 ribu, tapi dia dapat 400 atau 450 ribu. Tapi detilnya saya belum tahu persis karena sebetulnya belum selesai. Jadi saya juga belum bisa memberikan keterangan lebih rinci karena masih didalami motifnya,” ujar Arie.

Lebih lanjut, Arie mengaku pihaknya akan meminta kepada para orangtua yang anaknya mendapat jatah KJP, untuk menyertakan slip pembayaran dari setiap transaksi non tunai yang dilakukannya dengan dana di dalam kartu tersebut. Hal ini menurutnya penting, untuk mengevaluasi peruntukan dari penarikan dana KJP dari para pemegangnya.

“Sekarang berbeda. Semacam kartu debit penggunaan begitu ada slipnya, dikumpulin untuk pertanggungjawaban. Nanti setelah enam bulan dikasih ke sekolah,” pungkasnya ( Mdk / IM )